Kesenjangan Vaksinasi Covid-19 di Israel dan Palestina

ISRAEL memiliki tingkat vaksinasi covid-19 per orang tertinggi di dunia. Wilayah Palestina baru saja memperoleh vaksin.

Kementerian Kesehatan Israel mengungkapkan lebih dari seperempat dari sembilan juta penduduk Israel atau 41,8 per 100 orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Pfizer sejak 19 Desember 2020. Program ini dimulai dengan memvaksinasi orang tua dan kelompok lain yang dianggap berisiko tinggi, tetapi kini warga berusia 40 ke atas juga bisa mendapatkan suntikan.

Namun, dengan pengecualian di Yerusalem Timur, tidak ada seorang pun di wilayah Palestina yang telah menerima vaksin covid-19. Semua warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki berhak untuk divaksinasi covid-19 oleh Israel seperti petugas medis yang bekerja di enam rumah sakit Palestina di sana. Banyak di antara mereka berasal dari bagian lain Tepi Barat dan Gaza.

Hal ini karena warga Palestina di Yerusalem Timur memiliki status kependudukan Israel. Jadi mereka yang tinggal di sana membayar pajak dan memiliki akses ke asuransi kesehatan Israel.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbaru, ada hampir 175.000 kasus virus korona yang dikonfirmasi dan lebih dari 1.960 kematian di antara warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Tingkat kematian untuk area ini sekitar 1,1%, dan di Israel 0,7%.

Di sisi lain, otoritas Palestina di Tepi Barat dan Gaza berencana mendapatkan vaksin dari beberapa sumber. Kementerian Kesehatan Palestina yang beroperasi di Tepi Barat mengatakan bahwa mereka sedang melakukan kesepakatan dengan empat perusahaan yang akan menyediakan cukup vaksin untuk 70% rakyatnya, meskipun tidak jelas kapan vaksin tersebut akan tiba.

Pengiriman 5.000 dosis vaksin buatan Rusia telah tiba dan beberapa dosis telah diberikan. Tapi saat ini tidak jelas orang-orang yang menerimanya.

Otoritas Palestina di Tepi Barat berharap dapat memvaksinasi sekitar 20% populasi dengan dosis yang disediakan di bawah skema Covax yang didukung oleh WHO. Covax merupakan upaya internasional untuk mengirimkan vaksin ke negara-negara miskin yang mungkin tidak dapat mengamankan pasokan yang cukup secara mandiri.

Sayangnya, aliansi vaksin global Gavi yang mendukung Covax tidak dapat memastikan jumlah vaksin yang akan didapat wilayah Palestina dan waktu mereka akan mendapatkannya. WHO mengatakan bahwa vaksin yang dipasok dengan skema Covax serta yang diperoleh oleh otoritas Palestina akan dikirim ke Gaza.

Mereka pun dihadapkan pada tantangan logistik dari pembatasan yang diberlakukan di daerah tersebut yang telah diblokade oleh Israel dan Mesir sejak gerakan Islam militan Hamas berkuasa di sana pada 2007. Ada juga laporan tentang Hamas mendapatkan vaksin dari negara bagian Teluk Qatar.

Sementara itu, ada seruan untuk memberi suntikan kepada ribuan pekerja Palestina yang menyeberang ke Israel untuk bekerja, termasuk sejumlah besar di industri konstruksi, yang telah diputus oleh pembatasan lockdown.

Sekitar 133.000 warga Palestina bekerja di Israel dan permukimannya di Tepi Barat, menurut Biro Pusat Statistik Palestina. Sebagian besar menyeberang ke Israel dari Tepi Barat setiap hari.

"Saya pikir logis bahwa kami memvaksinasi rakyat Israel dan Palestina, setidaknya yang bekerja dengan kami," kata Raul Srugo, Presiden Asosiasi Pembangun Israel.

Beberapa ahli kesehatan telah memperingatkan bahaya penyebaran virus yang terus berlanjut di Israel jika program vaksin tidak diperluas ke Palestina. Soalnya, populasi kedua wilayah tersebut sering bercampur.

Badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab untuk memberikan akses yang adil ke vaksin covid-19 bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Badan tersebut mengatakan, akses diferensial secara moral dan hukum tidak dapat diterima di bawah hukum internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tentang regulasi wilayah pendudukan.

Tetapi menteri kesehatan Israel, Yuli Edelstein mengatakan, "Kami juga dapat melihat yang disebut perjanjian Oslo dengan lantang dan jelas bahwa Palestina harus menjaga kesehatan mereka sendiri."

Perjanjian Oslo yang ditandatangani Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina memberi Otoritas Palestina pengawasan kesehatan masyarakat di bawah prinsip penentuan nasib sendiri.

Namun otoritas Palestina menunjuk ke bagian lain dari kesepakatan yang mengatakan, "Israel dan pihak Palestina akan bertukar informasi mengenai epidemi dan penyakit menular, akan bekerja sama dalam memerangi mereka dan akan mengembangkan metode untuk (pertukaran) file dan dokumen medis."

Kesepakatan Oslo, yang disepakati pada 1993 dan 1995, menetapkan bagian Tepi Barat dan Gaza akan diatur di bawah kerangka sementara sampai penyelesaian perdamaian permanen dapat dicapai.

Para ahli PBB mengatakan hukum internasional mengambil prioritas di atas kesepakatan ini. Para ahli mengatakan, Konvensi Jenewa keempat secara khusus membahas tentang tugas kekuasaan pendudukan untuk menyediakan perawatan kesehatan, tetapi Israel sering berpendapat bahwa pihaknya secara teknis tidak menduduki Tepi Barat dan Gaza. (BBC/OL-14)