Tiongkok Jatuhkan Sanksi untuk 28 Pejabat AS, termasuk Pompeo

TIONGKOK mengatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden, sambil mengumumkan sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang berbohong dan menipu, serta 27 pejabat tinggi lain di pemerintahan Donald Trump.

Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan Tiongkok, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya bahwa 'Negeri Tirai Bambu' itu melakukan genosida terhadap warga Muslim Uighur. Penilaian ini juga dibenarkan Anthony Blinken yang dipilih Biden untuk menggantikan Pompeo.

Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri Tiongkok mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di laman resmi mereka bersamaan dengan saat Biden mengambil sumpah presiden.

Baca juga: Kendali Senat AS Beralih ke Partai Demokrat

"Pompeo dan yang lain telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, sungguh-sungguh mencampuri urusan
dalam negeri Tiongkok, merongrong kepentingan Tiongkok, menyinggung rakyat Tiongkok, dan secara serius mengganggu hubungan Tiongkok-AS," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.

Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat mereka akan dilarang memasuki wilayah Tiongkok , Hong Kong, atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan 'Negeri Tirai Bambu' itu.

Pompeo dan pejabat AS yang diberi sanksi oleh Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.

Brian O'Toole, pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council, melihat langkah Tiongkok sebagai pembalasan dan pernyataan politik lebih dari apa pun.

"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," katanya.

Tiongkok telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

Pompeo, yang melakukan rentetan tindakan terhadap Tiongkok, di minggu-minggu terakhir masa jabatannya, Selasa (20/1), menyatakan bahwa Tiongkok telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur.

Blinken, Selasa (20/1), mengatakan bahwa dia setuju dengan penilaian tersebut.  

"Memaksa laki-laki, perempuan, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis Tiongkok. Semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," kata Blinken.

Tiongkok berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, tempat tim penilai PBB mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

Menanggapi tuduhan soal Xinjiang, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan pada jumpa pers, "Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir dan ini cuma kebohongan besar lain."

"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," lanjutnya.

Hua mengatakan Tiongkok berharap, "Pemerintahan baru AS akan bekerja sama dengan Tiongkok dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan patut, dan melakukan lebih banyak kerja sama saling menguntungkan di lebih banyak sektor."

"Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lain," pungkasnya. (Ant/OL-1)