Pengusaha Tuding Trump Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan di Capitol

PERUSAHAAN dan korporasi besar Amerika Serikat (AS), Rabu (6/1), mengecam pendudukan Capitol di Washington DC oleh para pendukung DOnald Trump. Bahkan sebuah organisasi usaha AS menyerukan agar Trump dipecat terkait kerusuhan itu.

Pernyataan itu dilansir di hari yang mengejutkan bagi warga AS dengan para pendukung Trump menduduki gedung Kongres setelah mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menghalangi pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS.

Proses pengesahan hasil pemilu itu merupakan langkah terakhir sebelum Biden menduduki Gedung Putih. Namun, proses yang biasanya hanya sekadar seremonial berujung rusuh.

Baca juga: Twitter Kunci Akun Donald Trump Selama 12 Jam

"Kekacauan yang terjadi di ibu kota adalah hasil dari upaya melawan hukum untuk menggagalkan hasil pemilu yang berlangsung secara demokratis. Negara ini seharusnya lebih baik," ujar kelompok Business Roundtable dalam sebuah pernyataan.

Kelompok lobi yang mewakili 200 eksekutif kepala perusahaan menyerukan kepada Trump dan seluruh pejabat lainnya untuk menghentikan kekacauan dan memfasilitasi pemindahan kekuasaan secara damai.

CEO Kamar Dagang AS Thomas J Donohue mengatakan, "Penyerangan terhadap gedung Capitol dan demokrasi kita harus diakhiri sekarang juga."

"Kongres AS harus bersidang lagi pada sore ini da menyelesaikan tanggung jawab konstitusional mereka menerima laporan dari Electoral College," lanjutnya.

Presiden dan CEO Asosiasi Nasional Manufaktur Jay Timmons bahkan menyerukan Wakil Presiden AS Mike Pence untuk segera menggunakan Amenden ke-25 Konstitusi AS yang membuat dia mengambil alih sementara kepresiden AS karena Trump dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.

Kelompok itu sebelumnya dipandang sebagai pendukung Trump karena menyetujui berbagai kebijakan Trump yang melindungi manufaktur AS.

Namun, Timmons mengatakan, "Sikap presiden yang memicu kekerasan dalam upaya mempertahankan jabatannya, serta siapa pun yang melindunginya, melanggar sumpah mereka pada konstusi serta menolak demokrasi dan lebih memilih anarki!" (AFP/OL-1)