KOMISI Eropa mengusulkan adanya wewenang bagi Uni Eropa untuk mengumumkan rencana darurat kesehatan dan rencana nasional untuk mengatasi pandemi. Hal itu berpotensi menjadi pukulan bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Usul tersebut keluar menyusul reaksi yang sering tidak terkoordinasi pada 27 pemerintah UE terhadap pandemi covid-19. Hingga pada awal krisis menyebabkan persaingan pada peralatan medis vital dan larangan ekspor obat-obatan. Hal itu juga terjadi setelah WHO dikritik karena terlambat menyatakan pandemi beberapa bulan setelah virus pertama kali muncul di Tiongkok akhir tahun lalu.
Berdasarkan proposal tersebut, UE akan dapat mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat tingkat wilayahnya, yang pada gilirannya akan memicu lebih banyak koordinasi di antara negara-negara UE. Saat ini, UE masih bergantung pada WHO untuk mengumumkan keadaan darurat tersebut.
"Aturan baru akan memungkinkan pengaktifan mekanisme tanggap darurat UE, tanpa membuatnya bergantung pada pernyataan WHO tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Masalah Internasional," kutip sebuah dokumen UE.
Baca juga: WHO Sebut Vaksin Covid-19 Dapat Ubah Arah Pandemi
Langkah tersebut akan dikoordinasikan dengan WHO. Jika diadopsi, maka perombakan itu akan mengambil sebagian wewenang WHO. Negara-negara UE pun menyerukan reformasi organisasi untuk mengatasi kekurangan dalam keadaan darurat.
"Kami terlalu mengandalkan WHO untuk pandemi covid-19," kata anggota parlemen Uni Eropa dari partai Kanselir Jerman Angela Merkel, Peter Liese.
"Di bawah tekanan dari Tiongkok, WHO terlambat mengumumkan keadaan darurat kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kemungkinan bertindak di tingkat Eropa dalam situasi serupa di masa mendatang," ucapnya lagi
WHO, yang oleh pemerintahan Trump dilabeli sebagai boneka Tiongkok, belum menanggapi rencana tersebut. Namun, badan PBB itu berulang kali membantah mereka terlambat menyatakan pandemi.
Koordinasi Vaksin
Di bawah proposal komisi, UE akan membantu pemerintah mempersiapkan rencana pandemi dan akan mengaudit serta mengujinya. Negara-negara UE secara tradisional enggan memberikan lebih banyak kewenangan kepada organisasi kawasan yang bermarkas di Brussel terkait masalah tersebut.
Selama pandemi, mereka telah menerapkan tindakan nasional yang berbeda pada serangkaian masalah, termasuk kebijakan pengujian untuk kasus covid-19, aturan karantina, dan pembatasan perjalanan. Tapi mereka menunjukkan koordinasi yang baik dalam pengadaan vaksin.
Jika disetujui oleh pemerintah UE dan anggota parlemen UE, komisi mengatakan proposal tersebut akan segera berlaku. Hal itu dapat memperkuat UE untuk mengatasi pandemi saat ini, di mana sebagian besar negara Eropa mengalami lonjakan kasus.
Brussels ingin memperkuat badan kesehatan masyarakat Uni Eropa, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa. Keinginan itu agar saran terkait suatu kondisi tidak diabaikan, seperti lamanya karantina setelah kontak dengan orang yang terinfeksi. UE juga menginginkan lebih banyak kekuatan Badan Obat-obatan UE untuk mencegah risiko kekurangan obat-obatan dan peralatan medis.
UE pun akan melaporkan pada akhir tahun depan rencana otoritas kesehatan baru meniru Otoritas Penelitian dan Pengembangan Lanjutan Biomedis AS, yang telah memainkan peran penting dalam pengadaan obat-obatan eksperimental dan vaksin.(CNA/OL-5)
