Keluar Gedung Putih, Trump Bakal Hadapi Masalah Hukum

DONALD Trump terancam terlilit masalah hukum setelah menanggalkan jubah kepresidenannya, baik itu kasus sebelum maupun selama dia masih di Gedung Putih.

Beberapa masalah hukum itu bisa menodai reputasi keluarganya, bisnisnya serta dapat merusak  pribadi karena perlindungan yang diberikan oleh jabatan kepresidenan akan hilang.

"Jawaban singkatnya adalah begitu dia meninggalkan kantor, jubah kekebalannya, aktual atau tersirat oleh (pedoman Departemen Kehakiman), akan hilang," kata David Weinstein, mantan jaksa federal Florida.

Departemen Kehakiman memiliki kebijakan lama bahwa presiden yang menjabat tidak dapat dituntut atas pelanggaran pidana. Mantan penasihat khusus Robert Mueller mengutip kebijakan tersebut ketika penyelidik memilih untuk tidak membuat keputusan terkait dugaan Trump menghalangi keadilan selama penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Tapi kekebalan itu untuk tindakan yang dia ambil saat menjabat, dan "berhenti di situ," kata Weinstein. Ancaman paling signifikan terhadap Trump setelah dia meninggalkan kantor presiden dan kembali ke kota kelahirannya, New York City.

Pengacara Distrik Manhattan Cyrus Vance telah melakukan penyelidikan kriminal terhadap Trump dan urusan bisnis perusahaannya. Jaksa Agung New York Letitia James sedang menyelidiki apakah Trump dan perusahaannya melakukan penipuan pajak.

Baca juga : Kebijakan Ekonomi Biden Dinilai Sama dengan Trump

"Dia sangat rentan dituntut," kata Jimmy Gurule, mantan pejabat Departemen Kehakiman di George H.W. Pemerintahan Bush. Hal itu mengacu pada investigasi Vance, yang meminta pengembalian pajak Trump dan dokumen keuangan lainnya.

"Saya pikir ancaman itu sangat nyata dan sangat substansial," katanya.

Selain ancaman penuntutan dan pengusutan pengembalian pajak yang telah lama dirahasiakannya, Trump menghadapi serangkaian tuntutan hukum lain yang dapat menempatkan keluarganya dalam sorotan publik. Tentu saja itu tidak menyenangkan dan memaksanya untuk memberikan bukti DNA kepada pengacara seorang wanita yang menuduhnya melakukan pemerkosaan. Dia juga bisa dipaksa untuk bersaksi di bawah sumpah.

Selama masa kepresidenannya, pengacaranya telah berulang kali meminta kekebalan dan hak istimewa eksekutif untuk mencegah Trump bersaksi, tetapi tidak ada perlindungan lagi begitu dia kembali ke kehidupan pribadi.

Adapun, Trump kalah dari Presiden terpilih Joe Biden setelah pertarungan yang kontroversial dan berkepanjangan untuk memenangkan Gedung Putih. Pada Sabtu sore, Biden memiliki 290 suara elektoral, lebih dari 270 yang dibutuhkan untuk mengamankan pemilihan setelah membalikkan beberapa negara bagian yang dimenangkan Trump pada 2016. Dalam pemungutan suara populer, Biden memiliki 74.857.880 suara dibandingkan dengan 70.598.535 Trump.(USAToday/OL-2)