Pemerintahan Trump Bersikeras Larang Tiktok

PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersikeras perlu melarang Tiktok karena masalah keamanan nasional. Hal itu terungkap dalam pernyataan pemerintah AS di pengadilan menjelang tenggat pelarangan aplikasi berbagi video itu di AS pada 12 November.

Surat pembelaan itu diterima pengadilan yang tengah menimbang mengenai legalitas upaya pemerintah AS untuk melarang aplikasi asal Tiongkok itu di 'Negeri Paman Sam'. Tiktok memiliki 100 juta pengguna di AS.

"Presiden seharusnya tidak dicegah untuk mengatasi ancaman keamanan nasional karena negara lawan menyembunyikan aktivitas mereka dalam perusahaan media," ungkap pembelaan yang diterima pengadilan federal Washington, Jumat (23/10) itu.

Baca juga: Biden Sebut Trump Sudah Menyerah Lawan Covid-19

Pemerintahan Trump berharap hakim dalam kasus itu mengizinkan mereka melarang Tiktok yang dituding Trump terkait dengan pemerintah Tiongkok melalui perusahaan induknya, ByteDance.

September lalu, keputusan sela pengadilan mencegah pemerintah AS menghapus Tiktok dari aplikasi mobile.

Pemerintah Trump meminta agar Tiktok tidak bisa diunduh di AS namun masih mengizinkan penggunanya menggunakan aplikasi itu hingga 12 November, ketika seluruh penggunaan Tiktok akan diblok.

Tiktok telah berulang kali membantah tudingan mereka melakukan transfer data ke pemerintah Tiongkok.

Aplikasi itu menegaskan mereka menyimpan data pengguna mereka di AS dan Singapura.

Tiktok juga menyebut pelarangan aplikasi itu tidak perlu mengingat tengah berlangsungnya negosiasi untuk merestrukturisasi kepemilikan Tiktok demi mengatasi tudingan ancaman keamanan nasional dari Trump.

Kesepakatan pendahuluan telah tercapai antara Tiktok dengan Oracle. Oracele akan menjadi partner teknologi untuk Tiktok dan pemegang saham di perusahaan baru yang diberi nama Tiktok Global. (AFP/OL-1)