Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov mengundurkan diri dari jabatannya. Dia ingin mengakhiri krisis akibat pemilihan parlemen yang disengketakan awal bulan ini.
Aksi protes meluas setelah pemilu pada 4 Oktober dimenangkan sejumlah partai yang setia pada Jeenbekov. Muncul dugaan adanya pembelian suara publik. Hasil pemilu akhirnya dibatalkan, namun belum mampu meredakan ketegangan.
"Saya tidak ingin ada dalam sejarah Kyrgyzstan sebagai presiden yang membiarkan pertumpahan darah dan penembakan terhadap rakyat. Saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri," ujar Jeenbekov dalam pernyataan resmi.
Baca juga: PM Kyrgyzstan Mundur Pasca-kerusuhan Pemilu
Lebih dari 1.200 orang terluka dan satu orang tewas dalam bentrokan pascapemilu. Pendukung Perdana Menteri (PM) Sadyr Japarov berkumpul pada Kamis waktu setempat. Mereka pun menuntut pengunduran diri Jeenbekov.
"Situasi saat ini dekat dengan konflik dua sisi. Di satu sisi pengunjuk rasa, di sisi lain aparat penegak hukum," imbuh Jeenbekov.
Sebelumnya, Jeenbekov menerima pencalonan Japarov sebagai PM Kyrgyzstan. Namun, Japarov bersikeras agar sang presiden mundur dari jabatannya.
Jeenbekov meminta Japarov dan politisi lain untuk menarik pendukung mereka dari Ibu Kota Negara. Sehingga, warga Bishkek bisa kembali ke kehidupan yang damai.(AFP/OL-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved