Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI antihuru-hara Thailand membubarkan ribuan pengunjuk rasa dari luar kantor perdana menteri di Bangkok, Kamis (15/10)pagi.
Aksi demonstrasi tersebut digelar untuk menentang keputusan darurat pemerintah yang melarang pertemuan besar dan publikasi berita yang dapat menimbulkan ketakutan.
Serangkaian demonstrasi selama tiga bulan terakhir telah membawa puluhan ribu orang ke jalanan di Bangkok menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin junta militer, dan pembentukan konstitusi baru.
Baca juga: Malaysia Catat 660 Kasus Baru Covid-19
Mereka juga telah melanggar kebaiasaan yang sudah lama ada dengan menyerukan reformasi pada monarki yang kuat dari Raja Maha Vajiralongkorn.
Dalam aksinya, yang juga menjadi salah satu alasan untuk tindakan daruratnya, demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.
Tidak lama setelah keputusan darurat diberlakukan pada pukul 04.00 waktu setempat, polisi antihuru-hara menghadang pengunjuk rasa yang berkemah di luar Gedung Pemerintah. Ribuan orang yang memprotes di sana pada Rabu (14/10) malam telah pergi.
Beberapa pengunjuk rasa mencoba melawan dengan barikade tong sampah darurat, tetapi mereka dengan sigap didorong mundur. Menjelang fajar, ratusan polisi menduduki jalanan terdekat dan pekerja kota mulai membersihkan.
Setidaknya tiga dari pemimpin demonstrasi telah ditangkap, kata Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand. Polisi tidak segera memberi komentar.
Sementara, pemerintah mengatakan pihaknya bertindak dalam menghadapi meningkatnya kekacauan dan setelah terhalangnya iring-iringan mobil.
"Sangatlah penting untuk memperkenalkan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," televisi pemerintah mengumumkan. (CNA/OL-1)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved