Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLISI antihuru-hara Thailand membubarkan ribuan pengunjuk rasa dari luar kantor perdana menteri di Bangkok, Kamis (15/10)pagi.
Aksi demonstrasi tersebut digelar untuk menentang keputusan darurat pemerintah yang melarang pertemuan besar dan publikasi berita yang dapat menimbulkan ketakutan.
Serangkaian demonstrasi selama tiga bulan terakhir telah membawa puluhan ribu orang ke jalanan di Bangkok menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin junta militer, dan pembentukan konstitusi baru.
Baca juga: Malaysia Catat 660 Kasus Baru Covid-19
Mereka juga telah melanggar kebaiasaan yang sudah lama ada dengan menyerukan reformasi pada monarki yang kuat dari Raja Maha Vajiralongkorn.
Dalam aksinya, yang juga menjadi salah satu alasan untuk tindakan daruratnya, demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.
Tidak lama setelah keputusan darurat diberlakukan pada pukul 04.00 waktu setempat, polisi antihuru-hara menghadang pengunjuk rasa yang berkemah di luar Gedung Pemerintah. Ribuan orang yang memprotes di sana pada Rabu (14/10) malam telah pergi.
Beberapa pengunjuk rasa mencoba melawan dengan barikade tong sampah darurat, tetapi mereka dengan sigap didorong mundur. Menjelang fajar, ratusan polisi menduduki jalanan terdekat dan pekerja kota mulai membersihkan.
Setidaknya tiga dari pemimpin demonstrasi telah ditangkap, kata Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand. Polisi tidak segera memberi komentar.
Sementara, pemerintah mengatakan pihaknya bertindak dalam menghadapi meningkatnya kekacauan dan setelah terhalangnya iring-iringan mobil.
"Sangatlah penting untuk memperkenalkan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," televisi pemerintah mengumumkan. (CNA/OL-1)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved