DPR AS Paksa Perusahaan Ungkapkan Produk Asal Xinjiang

DPR Amerika Serikat (AS), Rabu (30/9), sepakat memaksa perusahaan mengungkapkan produk yang berasal dari wilayah Xinjiang, Tiongkok. Hal itu merupakan upaya baru untuk menghentikan kerja paksa yang dilaporkan terjadi di daerah bergolak seperti yang dituduhkan AS.

RUU tersebut mengikuti Undang-Undang yang lebih luas yang disetujui seminggu sebelumnya yang bertujuan melarang impor dari Xinjiang.

Alasannya, pelanggaran terhadap orang-orang Uighur begitu meluas, sehingga semua barang dari wilayah tersebut harus dianggap dibuat dengan tenaga kerja paksa.

Baca juga: Covid-19 di Kalangan Muda AS Meningkat 55%

"Eksploitasi dan perbudakan orang Uighur harus dihentikan. Orang Amerika tidak ingin membeli barang yang dibuat dengan tenaga budak," kata anggota DPR AS dari Partai Demokrat Jennifer Wexton.

Undang-undang tersebut akan mewajibkan semua perusahaan publik untuk melapor ke Securities and Exchange Commission apakah mereka terlibat di Xinjiang, sumber utama benang industri tekstil global.

Berbeda dengan Undang-Undang yang lebih luas, yang disahkan hampir dengan suara bulat, Undang-Undang Pengungkapan Kerja Paksa Uighur mendapat tentangan dari sebagian besar Partai Republik tetapi disahkan 253-163 di DPR yang dipimpin Demokrat.

Prospeknya tidak pasti karena perlu mendapatkan persetujuan Senat, yang dikendalikan Partai Republik.

Partai Republik mengajukan keberatan setelah kekhawatiran yang disuarakan Kamar Dagang AS, yang mengatakan peraturan tersebut memberlakukan beban yang mustahil pada perusahaan yang sah.

Lobi bisnis menarik paralel dengan upaya sebelumnya untuk memberi label mineral dari Republik Demokratik Kongo yang dilanda konflik, mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki cara yang dapat diandalkan untuk mengesahkan jika produk bebas dari penyalahgunaan.

Anggota DPR AS dari Partai Republik Patrick McHenry menuduh sponsor aturan itu, Bill Wexton ingin tampil tangguh di Tiongkok. Dia mengatakan pendekatan yang lebih baik adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat, seperti yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump.

"RUU di hadapan kita tidak lebih dari siaran pers pemilu," katanya.

Wexton, yang distriknya di Virginia Utara memiliki komunitas besar Uighur Amerika, mencemooh saran tersebut dan mengatakan Partai Republik mengabaikan pelanggaran dan mungkin bahkan genosida di Xinjiang.

"Partai Republik berbicara tentang permainan yang bagus tetapi hanya jika itu tidak menimbulkan beban apa pun pada perusahaan AS atau margin keuntungan mereka," katanya.

Institut Kebijakan Strategis Australia, dalam sebuah laporan baru-baru ini, mengatakan telah mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas penahanan yang dicurigai. Hal itu lantaran Tiongkok diyakini telah menahan lebih dari 1 juta orang Uighur dan orang-orang yang sebagian besar berbahasa Turki Muslim. (AFP/CNA/OL-1)