Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Sabtu (19/9) bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas deklarasi Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran.
Menurut Gutteres, akan ada ketidakpastian tentang masalah tersebut.‘Tampaknya ada ketidakpas-tian apakah proses tersebut ... benar-benar dimulai dan secara bersamaan apakah penghentian (sanksi) ... terus berlaku’, tulis Guterres dalam sebuah surat kepada dewan, yang dilihat Reuters.
Pejabat PBB memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Keamanan untuk menerapkan sanksi dan Guterres menunjuk ahli independen untuk memantau implementasi.
Dia menunggu klarifikasi dari status sanksi Iran.Guterres tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk memberikan dukungan itu. Washington berargumen hal itu memicu kembalinya sanksi yang dikenal sebagai snap-back karena resolusi PBB yang mengabadikan pakta tersebut masih menyebut AS sebagai peserta.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan kembalinya hampir semua sanksi PBB yang sebelumnya dihentikan dan, pada dasarnya, me-nyatakan kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran tidak lagi berlaku.
“Akibatnya, dunia akan lebih aman,” kata Pompeo.Dia juga memperingatkan Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik mereka untuk memberlakukan konsekuensi bagi negara lain yang tidak memberlakukan sanksi.
Beberapa menit setelah pernyataan Pompeo, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan sanksi itu ‘batal demi hukum’.“Batas waktu ‘ilegal dan palsu’ AS telah datang dan pergi,” kata Ravanchi di Twitter.
Dia memperingatkan, “Berenang melawan arus internasional hanya akan membuat Amerika Serikat semakin terisolasi.
”Di Iran, Presiden Hassan Rouhani mendeklarasikan Sabtu dan Minggu sebagai ‘hari kemenangan’ sesuai dengan apa yang dia gambarkan sebagai upaya AS yang ompong untuk menghukum negaranya.“Ini kemenangan bersejarah bagi Iran,” katanya, menambah-kan, “AS terisolasi dan malu.
”Sehari sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Jerman mengata-kan dalam sebuah surat sanksi--yang telah ditangguhkan PBB setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015--tidak akan memiliki efek hukum.
Sanksi PBB itu telah ada sebelum era Barack Obama menegosiasikan perjanjian nuklir Iran 2015.
Untuk menggarisbawahi oposisi mendasar mereka, surat itu mengatakan ketiga negara akan bekerja untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015, yang mereka negosiasikan bersama dengan AS, Tiongkok, dan Rusia, bahkan ketika Washington berusaha untuk menghancurkan sisa-sisanya.
Pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian lebih dari dua tahun lalu. (Hym/Straits Times/I-1)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas guna menekan Iran agar bersedia mencapai kesepakatan dengan Washington.
Ketegangan AS-Iran memuncak. Presiden Donald Trump siapkan pangkalan militer di Timur Tengah dan pertimbangkan serangan terbatas demi kesepakatan nuklir.
Presiden AS Donald Trump menetapkan tenggat 15 hari bagi Iran untuk kesepakatan nuklir. Ancaman langkah militer membayangi jika diplomasi di Jenewa gagal.
Perwakilan Iran di PBB tegaskan AS pikat tanggung jawab penuh atas agresi militer. Semua pangkalan musuh di kawasan jadi target sah respons defensif.
Inggris Raya tolak permintaan AS gunakan pangkalan Diego Garcia untuk serang Iran. Donald Trump kritik keras PM Keir Starmer soal Kepulauan Chagos.
Pemerintahan Trump bersiap menarik seluruh pasukan AS dari Suriah dalam beberapa bulan ke depan. Fokus militer kini bergeser ke arah ketegangan yang memuncak dengan Iran.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
AS kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved