PBB Tuding Venezuela Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

PENYELIDIK PBB, dalam sebuah laporan, Rabu (16/9) mengungkapkan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistematis termasuk pembunuhan dan penyiksaan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Francisco Cox dari Misi Pencari Fakta PBB mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya Maduro bersama menteri dalam negeri dan pertahanannya memerintahkan atau berkontribusi pada kejahatan yang didokumentasikan dalam laporan itu untuk membungkam oposisi.

Secara khusus, mereka memiliki informasi yang menunjukkan Maduro memerintahkan direktur badan intelijen nasional SEBIN untuk menahan lawan tanpa perintah pengadilan.

Baca juga: Bolsonaro Tunjuk Jenderal Jadi Menteri Kesehatan

Laporan tersebut didasarkan pada lebih dari 270 wawancara dengan para korban, saksi mata, mantan pejabat dan pengacara, serta dokumen rahasia. Di antaranya dari mantan kepala Badan Intelijen Nasional, Jenderal Christopher Figuera, yang kesaksiannya dikuatkan.

Para penyelidik menyebut sebagian besar eksekusi tidak sah oleh pasukan keamanan dan agen negara belum dituntut di Venezuela, lantaran aturan hukum dan institusi demokrasi telah gagal.

Mereka mengatakan yurisdiksi nasional lain dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang membuka pemeriksaan pendahuluan ke Venezuela pada 2018, harus mempertimbangkan penuntutan.

Panel investigasi mengatakan akan membagikan database-nya yang berisi nama-nama perwira yang diidentifikasi oleh para korban, termasuk 20 perwira dari SEBIN dan 25 dari badan intelijen militer DGCIM.

"Misi menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa otoritas dan pasukan keamanan Venezuela sejak 2014 telah merencanakan dan melaksanakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, beberapa di antaranya, termasuk pembunuhan sewenang-wenang dan penggunaan penyiksaan secara sistematis, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata ketua panel Marta Valinas .

Panel menemukan bahwa petugas di militer, polisi dan intelijen telah melakukan pembunuhan di luar hukum dan meminta pemerintah untuk membubarkan pasukan aksi khusus polisi yang dikenal sebagai FAES. (France24/OL-1)