Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Rabu (2/9) menjatuhkan sanksi kepada jaksa International Criminal Court (ICC) yang dinilai sebagai serangan serius terhadap supremasi hukum internasional.
AS menerapkan sanksi ekonomi terhadap Fatou Bensouda dan pejabat senior ICC lainnya, Phakiso Mochochoko, setelah larangan pemberian visa. Pasalnya, kedua pejabat tinggi lembaga internasional yang berkedudukan di Den Haag itu gagal menghentikan penyelidikan kejahatan perang terhadap personel militer AS di Afghanistan.
"Hari ini kami mengambil langkah berikutnya karena ICC terus menargetkan Amerika," kata Pompeo.
Baca juga: Biden akan Berkunjung ke Kenosha
"Tindakan koersif ini yang diarahkan pada lembaga peradilan internasional dan pegawai sipilnya belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan serangan serius terhadap pengadilan, sistem peradilan pidana internasional Statuta Roma, dan supremasi hukum secara umum," ujar ICC dalam sebuah pernyataan.
Ada pun sanksi tersebut telah membekukan aset kedua pejabat. AS juga melarang setiap individu di negaranya melakukan bisnis dengan mereka. (CNA/OL-14)
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
Ketegasan sikap kepolisian dalam kasus ini dapat memberikan efek jera terhadap seluruh anggota agar tidak lagi melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Tindakan tersebut tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved