PBB Turut Mengecam Kudeta Militer di Mali

PBB bergabung dengan dunia internasional mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Mali, yang membuat Presiden Ibrahim Boubacar Keïta terpaksa mengundurkan diri.

Dewan Keamanan PBB menggemakan seruan serupa dengan badan-badan regional agar militer pelaku kudeta segera membebaskan semua pejabat pemerintah dan memulihkan tatanan konstitusional.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mencuit kecamannya dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak agar Mali kembali ke pemerintahan sipil dengan mengatakan, "Perang melawan kelompok teroris dan pertahanan demokrasi dan supremasi hukum tidak dapat dipisahkan."

Baca juga: Kelompok Oposisi Mali Siap Bekerja Sama dengan Pemimpin Kudeta

Sementara pihak militer mengklaim mereka bertindak untuk mencegah negara itu jatuh ke dalam kekacauan lebih lanjut.

Mereka mengatakan akan membentuk pemerintahan sipil dan mengadakan pemilihan umum baru.

Mali, sebuah negara luas yang membentang hingga Gurun Sahara, termasuk di antara yang termiskin di dunia dan telah mengalami beberapa kali kudeta militer. Saat ini, negara itu sedang berjuang untuk menahan gelombang serangan kelompok militan dan kekerasan etnis.

Keita memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan pada 2018. Tetapi, sejak Juni, telah menghadapi protes jalanan yang besar atas korupsi, salah urus ekonomi dan pemilihan legislatif yang dipersengketakan.

Laporan di Mali mengatakan Kolonel Assimi Goita telah dikukuhkan sebagai presiden junta militer baru, yang menyebut dirinya Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat (CNSP). Dia bertemu para pegawai negeri sipil senior, Rabu (19/8) pagi.

"Kami tidak memiliki ambisi politik, kami adalah tentara, tujuan kami adalah untuk mentransfer kekuasaan dengan cepat. Negara akan berlanjut, kami jamin dukungan kami untuk bekerja dalam ketenangan, kami ingin meyakinkan Anda," ujarnya kepada para pejabat, lapor surat kabar Mali, Journal du Mali. (BBC/OL-1)