Selasa 21 Juli 2020, 05:29 WIB

Inggris Resmi Tunda Ekstradisi dengan Hong Kong

Faustinus Nua | Internasional
Inggris Resmi Tunda Ekstradisi dengan Hong Kong

AFP
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab saat menyampaikan penangguhan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong di Parlemen Inggris.

 

INGGRIS telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah Tiongkok memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota itu. Keputusan itu dikeluarkan meski ada ancaman pembalasan sanksi oleh Beijing.

"Pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan perjanjian ekstradisi segera dan tanpa batas," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab kepada Parlemen, Senin (20/7).

Penangguhan tersebut akan berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan. Mengingat ada kekhawatiran penyalahgunaan ekstradisi untuk kepentingan Tiongkok.

"Kami tidak akan mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali pengaturan itu kecuali dan sampai ada perlindungan yang jelas dan kuat yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah undang-undang keamanan nasional," tegas Raab.

Dikutip South China Morning Post, Raab menanggapi tekanan yang terus meningkat itu untuk melindungi warga Hong Kong. Mereka yang melawan pemerintah Hong Kong dan melarikan diri bisa dinyatakan bersalah dengan adanya UU Keamanan baru tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan pernyataan Inggris terkait Hong Kong dinilai melanggar hukum internasional dan norma hubungan internasional.

"Ini merupakan pelanggaran serius terhadap urusan dalam negeri Tiongkok. Kami menyatakan kecaman dan oposisi yang kuat. Kami meminta Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalur yang salah untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada hubungan Sino-UK. Tiongkok akan mengambil tindakan tegas untuk tindakan yang mengganggu urusan dalam negerinya," ungkap Wang.

baca juga: Otoritas Australia Butuh Waktu Lama Tekan Covid-19

Wang juga menolak pernyataan Raab tentang pelanggaram HAM di wilayah otonomi Xinjiang Uygur. Hal itu menurutnya telah menodai Tiongkok. Kanada dan Australia telah menangguhkan perjanjian mereka dengan Hong Kong, dengan alasan takut akan penganiayaan politik. AS sedang mempersiapkan langkah serupa minggu lalu, sementara Selandia Baru sedang menilai kembali instrumen hukumnya.(OL-3)
 

Baca Juga

AFP/Fayez Nureldine.

PBB Desak Saudi Segera Bebaskan Tahanan Palestina

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 20:56 WIB
Kelompok itu menekankan bahwa pemerintah Saudi gagal membangun dasar hukum untuk penangkapan dan penahanan Mohammed Al Khoudary dan Hani Al...
AFP/Karim Jaafar.

Qatar Harap Sedot 1,2 Juta Wisatawan Piala Dunia 2022

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 20:29 WIB
Qatar, dengan populasi sekitar 2,75 juta, akan menjadi negara tuan rumah Piala Dunia Timur Tengah pertama antara 21 November dan 18...
AFP/HOANG DINH Nam

Vietnam Siap Buka Kembali Pulau Phu Quoc Bagi Para Pelancong Asing

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 16:28 WIB
Pulau Phu Quoc, yang terletak sekitar 10 km dari Kamboja di Teluk Thailand, memiliki pantai pasir putih dan air jernih, serta pegunungan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya