Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres kemarin meminta dunia untuk memperkuat kerja sama multi lateral. Pendekatan global, katanya, telah menjadi kunci untuk mengatasi pandemi covid-19.
Saat berbicara pada malam peringatan ke-75 Piagam PBB, ia mengatakan bahwa dunia sedang kacau, berjuang melawan virus korona dan perubahan iklim, serta ketidakadilan rasial yang meluas dan meningkatnya ketidaksetaraan.
Itu semua bisa diselesaikan dengan multilateralisme yang diperbarui. “Kita tidak bisa kembali seperti semula dan hanya menciptakan kembali sistem yang telah memperburuk krisis,” katanya.
Ia pun menekankan bahwa dunia harus bersatu untuk menata dan menemukan kembali dunia yang dimiliki bersama selama ini. “Kita membutuhkan multilateralisme yang efektif dan dapat berfungsi sebagai instrumen tata kelola global yang diperlukan,” katanya.
Dalam menghadapi pandemi, Guterres mengatakan PBB selama ini telah mengirimkan 250 juta alat pelindung diri ke lebih dari 130 negara, mendukung pendidikan anak-anak, dan menyediakan kebutuhan keluarga serta pengasuh.
Rantai pasokan PBB, kata Guterres juga sangat penting dalam memindahkan barangbarang medis di seluruh dunia saat melawan penyebaran covid-19. Lebih lanjut, Guterres mengatakan bahwa di antara orang-orang di banyak negara, respons terhadap pandemi telah mengikis kepercayaan mereka pada organisasi dan lembaga politik.
Pandemi, sambungnya, telah memunculkan ketidaksetaraan yang parah dan sistemik. Para pemimpin dunia, kata dia, perlu mengakui nilai kerja sama global untuk mengatasi krisis yang ada saat ini dan krisis lainnya yang tidak bisa diprediksi. Piagam PBB itu ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 pada masa akhir Perang Dunia II dan mulai berlaku empat bulan kemudian. (AFP/Nur/X-11)
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved