Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres kembali mengulangi seruannya kepada Israel untuk membatalkan rencananya mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordan. Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Rabu (24/6).
Jika rencana tersebut diimplementasikan, kata Guterres, akan sangat membahayakan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan.
"Saya menyerukan pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya," kata Guterres.
Seruan Guterres tersebut juga digaungkan oleh para pemimpin dan menteri luar negeri lain yang berbicara dalam pertemuan virtual tersebut. Mereka memperingatkan tindakan sepihak Israel dapat memicu eskalasi besar di wilayah tersebut.
"Selama tiga dekade, perdamaian nyata dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tetap sulit dipahami. Keputusasaan mendominasi suasana Palestina," kata Ketua Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Baca juga: Indonesia Ajak ASEAN Tolak Aneksasi Tepi Barat
Pertemuan tersebut dipandang sebagai pertemuan internasional terakhir sebelum pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai rencananya untuk melakukan aneksasi Tepi Barat pada 1 Juli.
Dalam pertemuan DK PBB itu, Utusan Perdamaian PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov memperingatkan implikasi hukum, keamanan dan ekonomi dari rencana aneksasi tersebut.
"Hari ini, kita semakin jauh dari tujuan ini (solusi dua negara)," ujar Mladenov.
Mladenov pun mencatat kecaman internasional telah menyebar luas.
Pada Rabu (24/6), lebih dari 1.000 anggota parlemen yang mewakili 25 negara-negara Eropa menandatangani surat yang mengecam rencana Israel, mendesak para pemimpin mereka untuk mencegah proses aneksasi dan menyelamatkan prospek solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki memperingatkan aneksasi akan menjadi kejahatan dan menyebabkan dampak langsung dan nyata.
"Israel sedang menguji tekad masyarakat internasional, berpikir bahwa apartheid kolonialnya akan menang. Kita harus membuktikannya salah," kata al-Malki kepada dewan dan menyerukan masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel untuk menghalangi rencananya.
Dalam sebuah pernyataan bersama, tujuh negara Eropa yaitu Belgia, Inggris, Estonia, Prancis, Jerman, Irlandia dan Norwegia, memperingatkan aneksasi akan sangat merusak prospek untuk melanjutkan kembali proses perdamaian Timur Tengah.
"Dalam hukum internasional, pencaplokan akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kita dengan Israel dan tidak akan diakui oleh kita," mereka pun memperingatkan.
Sementara AS diperkirakan akan memberi Netanyahu lampu hijau untuk rencananya itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, pada Rabu, mengatakan memperluas kedaulatan Israel adalah keputusan Israel untuk melakukannya.
Para pejabat Palestina telah mengancam untuk mengakhiri perjanjian bilateral dengan Israel jika mereka melanjutkan rencananya.(Al Jazeera/OL-5)
PAUS Leo XIV kembali menyerukan penghentian segera kekerasan di Jalur Gaza.
PADA Rabu (16/7) malam, Sham Hassoun, pemuda berusia 21 tahun asal Majdal Shams, nekat menyeberangi pagar perbatasan Israel-Suriah menuju desa Hader di Suriah selatan.
Presiden Turki dan Suriah berbicara melalui sambungan telepon pada Kamis (17/7) untuk membahas situasi terkini di Suriah pascaserangan Israel terkait dengan kelompok Druze.
INDONESIA mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Suriah yang mengakibatkan pemburukan situasi keamanan di negara tersebut.
SURIAH kembali dilanda kekerasan sektarian yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, dan lokasi komunitas Druze di kota Suwayda menjadi pusat ketegangan.
CALON wali kota New York City, AS, dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, dicecar lebih dari 100 eksekutif dalam acara yang digelar Partnership for New York City.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved