Embargo Senjata PBB terhadap Iran Harus tetap Berlaku

Para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman, Jumat (19/6), mengatakan mereka menentang pencabutan embargo senjata PBB terhadap Iran tahun ini. Hal itu setelah pengawas nuklir PBB mengeluarkan resolusi yang kritis terhadap Teheran.

"Kami percaya rencana pencabutan embargo senjata konvensional PBB yang ditetapkan oleh Resolusi 2231 Oktober mendatang akan memiliki implikasi besar bagi keamanan dan stabilitas regional," kata para menteri dalam sebuah pernyataan bersama.

Pernyataan tiga kekuatan utama Eropa terhadap Iran akan menjadi pukulan telak bagi Teheran, yang telah mendesak pencabutan embargo meskipun ada tekanan AS agar tetap diberlakukan.

Larangan menjual senjata seperti tank tempur, pesawat tempur, kapal perang, dan rudal atau sistem rudal ke Iran telah diatur untuk semakin berkurang sejak Oktober. Presiden Iran Hassan Rouhani awal bulan ini mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk menentang konspirasi AS untuk memperpanjang embargo senjata.

Tiga kekuatan mengatakan mereka berencana untuk mengatasi masalah embargo senjata dalam koordinasi erat dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya yakni Rusia dan Tiongkok.

Dewan gubernur di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengeluarkan resolusi pada Jumat mendesak Teheran untuk memberikan akses kepada pemeriksa ke dua lokasi untuk mengklarifikasi apakah aktivitas nuklir yang tidak diumumkan terjadi di sana pada awal 2000-an.

Resolusi semacam itu pertama kali sejak 2012 dan datang dengan latar belakang ketegangan atas program nuklir Iran, dengan posisi Iran yang menyebabkan meningkatnya kejengkelan di Eropa.

Sejak 2019, Iran telah mengambil langkah-langkah nuklir yang bertentangan dengan komitmennya di bawah kesepakatan 2015 tentang program nuklirnya dengan kekuatan dunia, kata pernyataan para menteri.

Pernyataan itu menambahkan Iran telah menolak akses yang diminta oleh IAEA selama beberapa bulan ke situs-situs itu.

Tetapi kekuatan utama berkeras mereka tetap berkomitmen untuk kesepakatan nuklir 2015, yang menurut para analis telah sangat dirusak oleh Amerika Serikat yang menarik diri pada 2018.

Mereka mengatakan sanksi tidak boleh diberlakukan kembali dan mereka menentang kebijakan tekanan 'maksimum' terhadap Iran dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Kami sangat yakin setiap upaya sepihak untuk mengupayakan sanksi PBB akan memiliki konsekuensi merugikan yang serius di Dewan Keamanan PBB."

"Kami tetap berkomitmen dengan kesepakatan nuklir dan, untuk melestarikannya, mendesak Iran untuk membalikkan semua tindakan yang tidak konsisten dengan perjanjian dan kembali ke kepatuhan penuh tanpa penundaan," kata pernyataan itu. (AFP/Hym/OL-10)