Menteri Unifikasi Korsel Mengundurkan Diri

MENTERI Unifikasi Korea Selatan (Korsel) Kim Yeon-chul mengundurkan diri pada Rabu (17/6). Dia merasa bertanggung jawab atas memburuknya hubungan di antara kedua negara bertetangga itu.

Menurut laporan Yonhap, Kim telah menyatakan keinginan untuk melepaskan jabatan ke kantor presiden sehari sebelumnya. Dia mengaku tak bisa menjaga kestabilan hubungan antar-Korea.

“Saya menyesal karena gagal memenuhi tuntutan dan harapan rakyat kami akan perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea,” kata Kim kepada wartawan saat pengarahan singkat.

Korea Utara mengancam akan meningkatkan kehadiran militernya di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ) sehari setelah meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan. Korut menolak tawaran Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk mengirim utusan guna mengadakan pembicaraan.

Saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, menyebut tawaran tersebut sebagai sebuah usulan yang tidak bijaksana dan mengancam, lapor kantor berita resmi KCNA. Seoul pun membalas dengan kecaman keras yang tidak biasa, menyebut ucapan Kim Yo-jong tidak masuk akal dan sangat kasar.

“Kami memperingatkan, kami tak akan lagi menoleransi tindakan dan kata-kata Korea Utara yang tidak masuk akal,” kata juru bicara Gedung Biru, Yoon Do-han.

Kementerian Pertahanan Korsel pun mengatakan ancaman Korea Utara tersebut akan melanggar beberapa perjanjian antar-Korea. “Korea Utara pasti akan membayar harganya jika tindakan itu diambil,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Selebaran anti-Pyongyang

Penghancuran kantor penghubung di Kawasan Industri Kaesong terjadi setelah Pyongyang mengecam keras Seoul atas selebaran anti-Pyongyang yang dikirim oleh pembelot ke Korut. Kegiatan di kantor tersebut ditangguhkan selama berbulanbulan karena pandemi virus korona.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kantor berita resmi KCNA, seorang juru bicara militer Korut mengatakan pihaknya akan mengerahkan unit tingkat resimen ke kawasan wisata Gunung Kumgang dan kompleks Kaesong. Kedua zona itu ialah lokasi proyek bersama antar-Korea yang telah lama ditutup.

Juru bicara militer Korut juga mengatakan pos-pos penjagaan yang telah ditarik dari Zona Demiliterisasi berdasarkan perjanjian antar-Korea pada 2018 akan dibangun kembali untuk memperkuat penjagaan di garis depan. Selebaran itu mengkritik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya. (AFP/Yonhap/I-1)