Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres, Minggu (10/5), mengecam keras serangan terhadap konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB di Mali, yang menewaskan tiga penjaga perdamaian dari Chad dan melukai empat lainnya.
Guterres mengingatkan serangan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB dapat merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Dia meminta pihak berwenang Mali untuk mengerahkan semua upaya untuk mengidentifikasi para pelaku serangan sehingga mereka dapat dibawa ke pengadilan dengan cepat, kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.
“Sekjen PBB menegaskan kembali tindakan pengecut seperti itu tidak akan menghalangi PBB dari tekadnya untuk terus mendukung rakyat dan pemerintah Mali dalam upaya mereka mencapai perdamaian dan stabilitas,” kata pernyataan itu.
Baca juga: Iran Siap Bertukar Tahanan dengan AS tanpa Prasyarat
Guterres menyatakan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para korban, serta pemerintah dan rakyat Chad. Ia berharap pemulihan cepat bagi yang terluka.
Tiga penjaga perdamaian Chad tewas pada Minggu dalam patroli rutin di dekat Aguelhok di Mali utara ketika konvoi mereka membentur sebuah bom pinggir jalan. Empat lainnya terluka parah. (Xinhua/A-2)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved