Senin 04 Mei 2020, 13:30 WIB

​​​​​​​Covid-19: Jepang Perpanjang Masa Darurat Hingga 31 Mei

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
​​​​​​​Covid-19: Jepang Perpanjang Masa Darurat Hingga 31 Mei

AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Polisi mengenakan masker wajah berpatroli di jalan Tokyo, di tengah pandemi virus coronavirus covid-19, Minggu (3/5)..

 

PEMERINTAH Jepang, Senin (4/5), bersiap untuk memperpanjang keadaan darurat nasional hingga akhir Mei untuk mengantisipasi pertempuran panjang melawan pandemi virus korona jenis baru (covid-19).

Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan keadaan darurat sebulan penuh awal untuk Tokyo dan enam wilayah lainnya pada 7 April, kemudian memperluasnya untuk mencakup seluruh negara.

Keadaan darurat akan berakhir pada Rabu, tetapi Abe diperkirakan akan mengumumkan perpanjangan hingga 31 Mei setelah berkonsultasi dengan para ahli penyakit menular.

Dia akan menjelaskan keputusan pemerintah pada konferensi pers Senin malam.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan dia telah meminta menteri Abe yang bertanggung jawab atas wabah covid-19, Yasutoshi Nishimura, tentang rencana pemerintah untuk perpanjangan.

"Menteri mengatakan kepada saya mereka sedang menyusunnya untuk perpanjangan hingga 31 Mei," kata Koike dalam pesan video kepada warga Minggu malam.

Baca juga: Peretas Iran dan Rusia Serang Situs Pakar Vaksin Inggris

Ketika para ahli bertemu Senin, Nishimura memperingatkan pertempuran melawan virus yang sangat menular itu masih jauh dari selesai.

"Mempersiapkan menghadapi fakta masih membutuhkan waktu lama untuk menangani penyakit menular ini, saya ingin Anda memberikan contoh nyata dari cara hidup baru yang akan memungkinkan orang untuk mencegah infeksi sambil menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi," ujarnya kepada pertemuan para pakar.

Keadaan darurat Jepang secara signifikan tidak terlalu membatasi daripada langkah social distancing di beberapa bagian Eropa dan Amerika Serikat. Gubernur dimungkinkan untuk mendesak orang agar tetap di rumah dan meminta bisnis untuk tetap tutup.

Tetapi pejabat tidak bisa memaksa warga untuk mematuhinya, dan tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan pembatasan. (AFP/A-2)

 

 

Baca Juga

AFP

Utusan AS Desak Korea Utara Hentikan Uji Coba Rudal

👤Nur Aivanni  🕔Minggu 24 Oktober 2021, 13:38 WIB
Perwakilan khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim bertemu dengan mitra selatannya Noh Kyu-duk setelah pertemuan dengan mitra Jepang mereka di...
Paul ELLIS / AFP

Inggris Mencatat 44.985 Kasus Baru Covid-19

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 10:57 WIB
Dengan begitu, jumlah total kasus virus korona di negara Inggris menjadi 8.734.934, menurut angka resmi yang dirilis pada Sabtu...
AFP/Handout / Colombian army

Gembong Narkoba Paling Diburu di Kolombia Ditangkap

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 10:30 WIB
Penangkapan Otoniel itu merupakan kemenangan besar bagi pemerintahan Presiden Ivan Duque, yang negaranya merupakan pengimpor kokain...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya