Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Kamis (23/4), mengatakan pandemi covid-19 berkembang dari krisis kemanusiaan menjadi krisis hak asasi manusia (HAM).
"Pandemi covid-19 adalah darurat kesehatan masyarakat, tetapi lebih dari itu, ini adalah krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis manusia yang dengan cepat menjadi krisis hak asasi manusia," kata Sekjen PBB dalam pesan video.
Baca juga:Tidak Ada Kasus Baru Covid-19, Vietnam mulai Longgarkan Pembatas
Berbagi rincian laporan barunya-- We are all in this Together: Human Rights and COVID-19 Response and Recovery--Guterres mengatakan, "Pesannya jelas: Orang-orang--dan hak-hak mereka--harus di depan dan di titik pusat."
Diingatkan pula soal peningkatan pidato kebencian yang dipicu oleh etnonasionalisme, otoritarianisme, dan populisme, penargetan kelompok-kelompok rentan, dan tanggapan keamanan yang tidak wajar merusak respons kesehatan terhadap pandemi. Ternyata komunitas tertentu terpengaruh secara tidak proporsional.
"... dan tekanan balik terhadap hak asasi manusia di beberapa negara, krisis dapat memberikan dalih untuk mengambil langkah-langkah represif untuk tujuan yang tidak terkait dengan pandemi. Ini tidak dapat diterima," ia memperingatkan.
Baca juga:Longgarkan Pembatasan, Trump Tidak Setuju dengan Gubernur Georgia
Guterres mendesak pemerintah dunia untuk lebih transparan, responsif, dan akuntabel dalam menanggulangi pandemi dan menarik perhatian pada pentingnya ruang sipil dan kebebasan pers.
"Virus ini mengancam semua orang. Hak asasi manusia memajukan semua orang," tambahnya. (AA/Hym/A-3)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved