Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyetujui keringanan utang segera untuk 25 negara anggota sebagai bagian dari tanggapannya untuk membantu mengatasi dampak pandemi covid-19.
"Ini memberikan hibah kepada anggota kami yang paling miskin dan paling rentan untuk menutupi kewajiban utang IMF mereka untuk fase awal selama enam bulan ke depan dan akan membantu mereka menyalurkan lebih banyak sumber daya keuangan mereka yang langka ke arah upaya darurat medis yang penting dan upaya bantuan lainnya," ujar Direktur pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam sebuah pernyataan, Senin (13/4).
Negara-negara yang akan menerima keringanan utang termasuk Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah dan lainnya, menurut IMF.
IMF merubah Containment Containment and Relief Trust (CCRT) yang memungkinkan lembaga keuangan itu memberikan hibah keringanan utang yang menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat setelah bencana alam besar serta keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menyebar luas dan cepat.
Baca juga: Iran Ingatkan IMF Jangan Diskriminatif Soal Pinjaman
CCRT saat ini dapat menyediakan sekitar US$500 juta dalam bantuan keringanan utang berbasis hibah, menurut Georgieva.
"Saya mendesak donor lain untuk membantu kami mengisi kembali sumber daya Trust dan meningkatkan kemampuan kami untuk memberikan keringanan utang tambahan selama dua tahun penuh ke negara-negara anggota termiskin kami," katanya.
Dalam pidato yang disampaikan minggu lalu, ketua IMF mengatakan sudah jelas bahwa pertumbuhan global akan berubah 'sangat negatif' pada 2020.
"Faktanya, kami mengantisipasi kejatuhan ekonomi terburuk sejak Depresi Hebat," katanya.
Georgieva mengatakan hanya tiga bulan lalu bahwa IMF memperkirakan pertumbuhan pendapatan per kapita positif di lebih dari 160 negara anggotanya pada 2020. Akan tetapi sekarang memproyeksikan bahwa lebih dari 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini.
"Prospek suram berlaku untuk ekonomi maju dan berkembang. Krisis ini tidak mengenal batas. Semua orang sakit," katanya, seraya menambahkan krisis diperkirakan akan menghantam negara-negara yang rentan paling keras. (A-2)
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swis, Kamis (22/1).
ADA masa ketika sebuah ekonomi perlu ditata dengan hati-hati, yakni menjaga stabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia titik terang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Salah satu faktor utama pelambatan ekonomi dunia ialah kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved