Pemerintah Siapkan Protokol Kepulangan ABK dan WNI di Malaysia

PEMERINTAH akan mengatur dan mengawasi secara ketat proses kepulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri. Saat ini, yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah WNI yang bekerja di Malaysia serta anak buah kapal (ABK). Kedua kelompok itu dinilai sangat berpotensi besar kembali ke Tanah Air karena berhentinya kegiatan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan seluruh WNI yang pulang ke Indonesia harus terlebih dulu melalui berbagai proses pemeriksaan.

Baca juga: Luhut Ungkap Anies dan Sri Mulyani sudah Hitung Dana Karantina

Saat masih berada di negara asal, WNI harus melakukan pengecekan medis dan memegang sertifikat sehat. Proses tersebut akan dibantu otoritas kesehatan setempat dan kedutaan besar republik Indonesia di negara tersebut. Setelah memegang sertifikat sehat, mereka harus mendaftarkan kepulangan. 

"Jadi kepulangan akan diatur sehingga terjadwal dengan baik. Tidak gerudukan, harus bertahap agar bisa dikendalikan dengan baik," ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas, Selasa (31/3).

Setibanya di Tanah Air, nantinya akan dibagi menjadi dua jalur yakni jalur laut dan udara. Pekerjan migran dari Negeri Jiran akan diupayakan untuk kembali melalui jalur laut dengan pelabuhan tujuan yang telah ditentukan.

"Yang melalui pelabuhan, terutama WNI dari Malaysia, nanti penanganan mereka akan diserahkan ke KKP dengan bantuan TNI/Polri," sambung dia.

Mereka akan mendapat pemeriksaan ulang, baik untuk identitas dan kesehatan. WNI yang dinyatakan sehat akan dipilah sesuai tujuan akhir. Mereka akan diangkut secara terpadu hingga ke daerah masing-masing

"Setelah sampai di daerah tujuan, mereka akan ditangani pemda. Walaupun sehat, mereka tetap harus menjalani karantina di rumah," tuturnya.

Adapun, untuk ABK, mereka akan dipulangkan melalui jalur udara dengan titik kedatangan yang seragam yakni di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Protokol kesehatan sama seperti di pelabuhan. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat," lanjut Muhadjir.

Sementara, WNI yang dinyatakan memiliki gejala Covid-19, baik dari jalur laut atau udara, akan diisolasi. Pemerintah telah menyiapkan empat tempat yakni pusat-pusat karantina milik Kementerian Sosial, Pulau Galang, Kepulauan Natuna dan Kepulauan Seribu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, saat ini ada lebih dari satu juta WNI yang berada di Negeri Jiran. Sementara, jumlah ABK berkewarganegaraan Indonesia mencapai 11 ribu orang dan tersebar di banyak negara. (OL-6)