Belanda tidak Mendukung Larangan Impor CPO Indonesia

PEMERINTAH Belanda tidak mendukung langkah Uni Eropa melarang impor produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia ke Eropa. Namun, 'Negeri Kincir Angin' menekankan agar perkebunan dan produksi CPO dilakukan secara berkelanjutan atau lestari.

Pendapat itu disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok kepada delapan jurnalis dari Indonesia di kantornya di Den Haag, kemarin.

"Ketika berkunjung ke Indonesia beberapa tahun lalu, kami ekstensif berbicara tentang minyak sawit. Saya menyadari banyak pihak, terutama petani sawit di Indonesia, sangat bergantung pada komoditas ini," tambahnya.

Belanda bekerja sama dengan Indonesia dan meneken nota kesepahaman (MoU) untuk memajukan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Terutama sekali supaya bisa memberikan manfaat bagi petani kecil atau smallholder.

"Jadi, kami tidak mendukung larangan minyak kelapa sawit, (tapi) kami ingin bekerja sama dalam produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan," tegas Blok.

Perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia mengenai CPO, lanjutnya, sedang diselesaikan di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Atas undangan Presiden Joko Widodo, Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 10-13 Maret mendatang.

Menurut Blok, lawatan kenegaraan itu menggarisbawahi kuatnya hubungan kedua negara, baik secara politik maupun ekonomi. Setidaknya lima menteri dan 130 delegasi perusahaan di Belanda akan turut menyertai raja.

Saat ini sejumlah proyek dipandang sangat penting untuk dikerjasamakan kedua negara, antara lain pertanian, perlindungan wilayah pesisir, pendidikan, pengelolaan air, manajemen limbah, dan ekonomi sirkular.

Saat ditemui terpisah, Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora van Nieuwenhuizen mengatakan kedua negara perlu melanjutkan dan memperkuat kerja sama yang selama ini telah berjalan.

Nieuwenhuizen, salah satu menteri yang akan menyertai kunjungan raja, menyoroti bidang yang akan menjadi misi kementeriannya, yaitu manajemen air dan infrastruktur serta ke skop lebih luas, yakni kerja sama maritim.

"Belanda sepakat memperpanjang kerja sama dengan Indonesia untuk pengerjaan tanggul raksasa di Teluk Jakarta yang baru 20 kilometer. Padahal, kebutuhan tanggul 120 kilometer," jelasnya.

Kepala Misi Dagang Belanda, Hans de Boer, manyatakan pihaknya memiliki ambisi tinggi untuk bekerja bersama-sama dengan sektor bisnis di Indonesia. (X-7)