Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PERAIH Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, Kamis (12/12), mendesak para hakim PBB untuk membatalkan kasus genosida terhadap Myanmar.
Suu Kyi memperingatkan kasus itu berisiko menghidupkan kembali krisis yang memaksa hampir tiga perempat juta warga Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka.
Dalam argumen penutupnya setelah sidang tiga hari di Pengadilan Internasional, pemimpin sipil Myanmar secara de facto mengeluarkan peringatan keras kepada para hakim bahwa membiarkan kasus Gambia melawan Myanmar terus berlanjut dapat ‘merusak rekonsiliasi’.
Suu Kyi bahkan memperlihatkan gambar-gambar pertandingan sepak bola yang baru-baru ini diputar di daerah yang terkena dampak kekerasan pada 2017. Ini adalah sebagai bukti bahwa perdamaian telah kembali
Baca juga: Suu Kyi Tolak Tuduhan Genosida Rohingya di Mahkamah Internasional
"Saya berdoa agar keputusan yang Anda buat dengan kebijaksanaan dan visi keadilan akan membantu kami untuk menciptakan persatuan karena perbedaan," kata Suu Kyi, seperti dikutip AFP, Jumat (13/12).
"Langkah-langkah yang menghasilkan kecurigaan, menabur keraguan atau menciptakan kebencian di antara masyarakat yang baru saja mulai membangun fondasi kepercayaan yang rapuh, dapat merusak rekonsiliasi," tambahnya dalam pernyataan singkat enam menit itu.
"Mengakhiri konflik internal yang sedang berlangsung adalah yang paling penting bagi negara kita. Tetapi sama pentingnya untuk menghindari pengunduran diri dari konflik bersenjata internal 2016-17 di Rakhine utara,” tutur Suu Kyi
Kesaksian yang diberikan Suu Kyi pun didukung warga Myanmar yang berada di Den Haag.
Belasan pendukungnya berkumpul di luar pengadilan dan dengan lantang meneriakkan, "Kami mendukung Anda Aung San Suu Kyi" ketika dia tiba untuk memberikan pidatonya. (OL-2)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved