Inggris Tawarkan Bantuan Rehabilitasi Lahan Gambut ke Indonesia

UPAYA Indonesia merestorasi dan merehabilitasi lahan gambut guna mencapai Nationally determined contributions (NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan luar negeri, mendapatkan apresiasi dari calon Presiden The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP26 Claire O'Neil Perry.

Apresiasi disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan (Wamen KLHK) Alue Dohong di Ferie de Madrid, Madrid, Spanyol, Jumat (6/12).

Lebih lanjut Inggris menawarkan bantuan teknis dan finansial ke Indonesia untuk merestorasi gambut dan transisi energi terbarukan.

"Saya atas nama Pemerintah Inggris sangat mengapresiasi upaya Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi gambut serta upaya untuk mencapai pengelolaan sawit berkelanjutan dalam rangka penurunan emisi dari sektor lahan," ujar O’Neill.

Sebagaimana diketahui Inggris akan menjadi tuan rumah bagi COP26 berkolaborasi dengan Italia di Glasgow, Inggris, pada 9-19 November 2020.

Baca juga : Hutan Sosial di Lahan Gambut Dibatasi

Bantuan yang ditawarkan Inggris berupa proses transisi Indonesia dari batu bara ke energi baru dan terbarukan.

O'Neill mengungkapkan proses transisi menuju zero-coal energy generation merupakan proses yang berat dan berliku. Pengalaman itu yang ingin ditularkan Inggris ke Indonesia.

Tawaran Inggris itu pun langsung disambut baik Wamen KLHK dan menyatakan siap bekerjasama, apalagi Indonesia telah memiliki Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) guna menyiapkan langkah-langkah transisi energi tersebut.

"Indonesia yang memiliki lahan gambut tropis terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan kelestarian pengelolalannya dan gambut menjadi faktor penting dalam upaya pencapaian NDC serta peningkatan NDC Indonesia," kata Alue.

Lebih lanjut Alue mengajak Inggris bekerjasama dengan International Tropical Peatland Center (ITPC). ITPC merupakan kerjasama negara-negara Selatan guna menurunkan emisi.

Sejumlah langkah mencapai target NDC itu pun sempat dipaparkan Alue dalam pertemuan round table informal. Seperti di bidang kehutanan, Indonesia menargetkan restorasi 2 juta hektare (Ha) lahan gambut dan rehabilitasi 12 juta Ha lahan terdegradasi pada 2030.

Baca juga : Hati-Hati Kelola Perhutanan Sosial di Ekosistem Gambut

"Dalam menghadapi deforestrasi, penerbitan izin pemanfaatan hutan alami dan lahan gambut sebanyak 66juta Ha telah ditunda selama 8 tahun terakhir. Ini kunci kebijakan inisiatif yang bertujuan mencapai target NDC 2030," ujar Alue dalam pertemuan round table itu.

Sejumlah langkah di bidang adaptasi pun telah dilakukan, yang difokuskan pada tiga area, yakni ekonomi, social development dan livelihoods, serta ekosistem dan lanscape.

"Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal dan instrumen pembiayaan inovatif, seperti penandaan anggaran iklim, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Badan pembiayaan lingkungan yang berdedikasi telah dibentuk guna mengelola berbagai dana, termasuk untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujarnya.

Indonesia juga ingin mendorong kemitraan internasional untuk transformasi dan dapat ditiru.

"Pada saat yang sama, kita harus mendorong pembiayaan inovatif yang lebih mudah diakses dan fleksibel. Kita harus mendukung proyek dari berbagai skala, apakah itu besar atau kecil, atau apakah itu didorong oleh sektor swasta atau komunitas lokal. Meningkatkan dukungan pendanaan dan transfer teknologi untuk mengaktualisasikan transisi energi yang lebih bersih, lebih berkelanjutan dan lebih terjangkau adalah kunci keberhasilan dalam upaya global untuk mencapai tindakan iklim yang ambisius," tukasnya. (OL-7)