Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MANTAN Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk pertama kalinya, Selasa (3/12), berdiri di tempat khusus saksi untuk membela diri atas tuduhan kriminal yang terkait dengan skandal bernilai jutaan dolar di dana negara 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Najib dituduh menerima RM42 juta (US$10,1 juta) secara ilegal dari mantan unit 1MDB, SRC International. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus SRC.
Setelah pernyataan pembukaan dari pengacara pembela utama Muhammad Shafee Abdullah, yang mengatakan mantan perdana menteri dan menteri keuangan tidak bertindak korup dan telah bekerja setiap saat untuk kepentingan terbaik Malaysia, Najib memasuki bilik saksi untuk membacakan pernyataannya setebal 243 halaman.
Berbicara dengan lembut dan perlahan, Najib membela pembentukan 1MDB dan berusaha untuk menggambarkan buronan pemodal Malaysia Jho Taek Low, juga dikenal sebagai Jho Low, sebagai kekuatan pendorongnya, mencatat hubu-ngan Low dengan keluarga kerajaan Saudi.
“Low menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang berpengaruh di negara-negara Timur Tengah yang saya percaya dapat memfasilitasi investasi dan kemitraan di antara mereka,” kata Najib.
Kesaksiannya dimulai dengan bagaimana ia mendirikan 1MDB pada 2009 dan bagaimana pemodal Jho Low berada di pusat skandal itu, kemudian dikaitkan dengan dana itu.
Low telah dituntut di Malaysia dan Amerika Serikat atas dugaan pencurian dari 1MDB. Low membantah melakukan kesalahan.
Departemen Kehakiman AS mengatakan, sekitar US$4,5 miliar yang ditilap dari 1MDB digunakan oleh Low dan rekan-rekannya untuk membeli kapal pesiar, jet pribadi, serta lukisan Picasso, perhiasan, dan real estat.
Saat ia mengobrol dengan pengacaranya sebelum sidang dimulai, Najib tampak santai. “Saya merasa baik-baik saja. Apa pun yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan.”
Jaksa penuntut di Malaysia mengatakan sekitar US$10 juta dana SRC berakhir di rekening bank pribadi Najib. (CNA/Hym/I-1)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat".
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved