PM Inggris Tetap Upayakan Pemilu Pasca-Uni Eropa Dukung Brexit

Anggota parlemen memupuskan upaya ketiga Johnson untuk mengadakan jajak pendapat. Setelah itu pemimpin Partai Konservatif itu segera mengumumkan rencana alternatif yang untuk pemilu sela.

Johnson mengalami kemunduran besar pada Senin (28/10) pagi ketika dia dipaksa setuju untuk menunda kepergian Inggris dari Uni Eropa melampaui 31 Oktober pekan ini.

Padahal dia sebelumnya mengatakan dia lebih suka ‘mati di selokan’ ketimbang memperpanjang proses Brexit yang dimulai oleh referendum Uni Eropa 2016.

Tapi Johnson diharuskan undang-undang untuk meminta para pemimpin Uni Eropa menetapkan penundaan ketiga. Sebelumnya, anggota parlemen menolak untuk mendukung persyaratan perceraian yang dia lakukan dengan Brussels pada awal bulan ini.

Johnson, yang tidak memiliki suara mayoritas di parlemen, berusaha untuk mendapatkan kembali inisiatif dengan menyerukan pemilu pada 12 Desember, dengan rencana untuk membujuk para anggota parlemen agar memberikan persetujuannya sebelum itu.

Usulan awalnya tidak berhasil, Senin (28/10) malam, di Majelis Rendah (House of Commons) yang memiliki 650 kursi, karena Johnson gagal mengumpulkan dua pertiga dukungan yang diperlukan.

Tetapi dia segera mengajukan rencana tindak lanjut dengan membuat undang-undang untuk memungkinkan pemilu pada 12 Desember--yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk lolos.

"Majelis tidak bisa lagi menyandera negara ini," Johnson mengatakan kepada anggota parlemen.

Dia menambahkan, "Kami memiliki kesepakatan (Brexit) baru yang hebat, dan sudah waktunya bagi pemilih berkesempatan memutuskan kesepakatan ini dan mengganti parlemen yang tidak berfungsi ini dengan parlemen baru yang dapat menyelesaikan Brexit."

Lebih dari tiga tahun setelah warga Inggris memberikan suara 52-48% untuk Brexit dalam referendum 2016, negara dan parlemen masih sangat terbelah mengenai kapan, bagaimana, dan bahkan apakah akan meninggalkan Uni Eropa. (AFP/Hym/OL-09)