Parlemen Hong Kong Minta Penyelidikan Tindakan Brutal Polisi

"Hong Kong berada di ambang krisis kemanusiaan," ujar Chan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, meminta dewan untuk segera membahas situasi dan mengirim penyelidik untuk menyelidiki pelanggaran.

Chan, pendiri Partai Sipil yang prodemokrasi Hong Kong, awal tahun ini dijatuhi hukuman penjara delapan bulan atas perannya dalam menciptakan kampanye pembangkangan sipil yang dikenal sebagai 'Occupy Central' pada 2013 dan Gerakan Payung yang dipimpin mahasiswa.

Chan diundang organisasi nonpemerintah, UN Watch, untuk mengambil tempat yang ditentukan dan secara singkat berpidato di dewan setelah lebih dari tiga bulan demonstrasi besar, kadang-kadang dengan kekerasan yang menuntut kebebasan demokratis dan akuntabilitas polisi yang lebih besar.

Dengan mengatakan dia berbicara ketika Hong Kong pada Senin (16/9) memasuki hari ke 100 protes, Chan mengingatkan 'tidak ada tanda bahwa polisi akan melakukan upaya menahan diri'.

"Ini adalah akibat dari kurangnya demokrasi di Hong Kong, karena pemerintah tidak menunut pertanggungjawaban atas pengabsahan perlakukan kejam polisi," ujarnya.

Dia mendesak Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet untuk mendukung permohonannya agar dewan mengadakan sidang darurat dan untuk membentuk misi penyelidikan untuk memastikan hak asasi manusia rakyat Hong Kong.

Bachelet telah menyuarakan keprihatinan terukur atas kekerasan oleh semua pihak di Hong Kong dan mendesak pihak berwenang untuk melakukan 'penyelidikan yang cepat, independen, dan tidak memihak' terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi terhadap para pengunjuk rasa.

Namun sejauh ini sedikit isyarat bahwa ia atau dewan hak asasi, yang Tiongkok di antara 47 anggotanya, akan mendukung penyelidikan internasional.

Gerakan protes adalah tantangan terbesar bagi pemerintahan Tiongkok sejak kota itu dikembalikan oleh Inggris pada 1997.

Di bawah kesepakatan yang ditandatangani dengan Inggris, Hong Kong diizinkan untuk mempertahankan kebebasan uniknya selama 50 tahun.

Tetapi para aktivis demokrasi menuduh Beijing mengingkari janji-janji itu dengan memperketat kontrol politik atas wilayah semiotonom dan menolak seruan untuk pemungutan suaran universal. (AFP/Hym/OL-09)