Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN interim Venezuela, Juan Guaido, menyebut rezim pemerintahan Nicolas Maduro berencana membubarkan Majelis Nasional dalam waktu dekat. Langkah itu sebagai respons pemberlakuan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap ekonomi Venezuela.
Guaido, yang kepemimpinannya diakui AS dan puluhan negara lainnya, menyatakan negara itu berdiri di depan gerbang era penindasan baru. Situasi yang mengarah pada penangkapan besar-besaran para petinggi majelis, termasuk Guaido.
“Kami baru mendapat informasi penting mengenai kegilaan rezim baru. Mereka berniat membubarkan parlemen dalam beberapa jam lagi. Mereka mengadakan pemilihan parlemen secara ilegal dan menganiaya para perwakilan massa,” ungkap Guaido melalui siaran video Periscope.
“Saat ini rezim pemerintahan jelas berada dalam fase keputusasaan. Apa hal ini menunjukkan mereka (rezim) terseret dalam urusan bisnis,” imbuh Guaido.
Dia menyoroti sanksi ekonomi AS yang melumpuhkan operasi bisnis rezim Maduro.
Pembubaran Majelis Nasional perlu disetujui Majelis Konstituen Nasional (ANC). Guaido menyebut beberapa anggota rezim meragukan langkah pembubaran. Kalangan yang berbeda pandangan mencakup para perwira Tentara Nasional.
Otoritas ANC, yang anggota-nya dipilih rezim Maduro, tidak diakui komunitas internasional. Maduro berupaya menenangkan Washington melalui serangkaian dialog. Namun, dia menghentikan negosiasi setelah AS memperkuat sanksi.
Ini bukan pertama kalinya Maduro berupaya membubarkan Majelis Nasional. Upaya sebelumnya digulirkan Mahkamah Agung yang bersekutu dengan pemerintah pada 2017. Namun, keputusan terpaksa dicabut ketika tekanan internasional semakin meluas. (MiamiHerald/Tes/I-1)
Hakim federal di Texas menyatakan Donald Trump menyalahgunakan Undang-Undang Musuh Asing untuk mendeportasi migran Venezuela yang diduga terkait geng.
Mahkamah Agung Amerika Serikat izinkan pemerintahan Donald Trump mencabut perlindungan deportasi bagi warga Venezuela.
Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan penghentian sementara deportasi sekelompok warga Venezuela yang dituduh sebagai anggota geng oleh pemerintahan Trump.
Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada Senin (24/3) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara pengimpor minyak Venezuela.
Pemerintahan Trump akan mencabut status hukum lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang dilindungi program pembebasan bersyarat era Biden.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, mengecam deportasi lebih dari 200 migran Venezuela ke penjara mega di El Salvador, menyebutnya sebagai "penculikan."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved