Indonesia Kecam Penggalian Terowongan Israel di Yerusalem

INDONESIA mengutuk keras tindakan Israel yang merusak harapan terbentuknya solusi dua negara. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir, dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

KTM ini diselenggarakan atas permintaan Palestina menanggapi pelanggaran Israel di Al-Quds Al-Sharif. Dalam hal ini, terkait aktivitas penggalian dan pembuatan terowongan bawah tanah di kawasan Silwan menuju Yerusalem Timur, sebagai bagian dari proyek konstruksi City of David.

Baca juga: Satu Tewas Saat Studio Animasi di Jepang Dibakar

Pada pertemuan yang diselenggarakan di Markas Besar OKI, Fachir menyampaikan pentingnya negara OKI untuk mempertahankan status kota Yerusalem sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNESCO.

“Sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO saat ini, Indonesia mendorong seluruh negara anggota OKI untuk mempertahankan dan melindungi status kota Yerusalem yang masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO," jelas Fachir dalam keterangan resmi, Kamis (18/7).

Indonesia juga mengajak negara-negara anggota OKI yang menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO, untuk mendesak Israel mengakhiri seluruh tindakannya yang melanggar hukum internasional. Selai itu, Indonesia menekankan pendekatan second track kepada komunitas moderat di Israel.

“Kita harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berpandangan sama, baik itu dari komunitas Muslim moderat, Kristen, maupun Yahudi," imbuhnya.

Upaya mendesak Israel harus dilakukan secara konsisten, terutama melalui kegiatan yang berdampak langsung secara ekonomi. Wamenlu Fachir tegaskan pentingnya OKI melakukan boikot atas produk-produk Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan.

“Indonesia serukan Sekretariat OKI dan Islamic Office for the Boycott of Israel (IBO) untuk segera menyusun daftar produk Israel yang di produksi pemukiman ilegal dengan bantuan konsultan profesional sebagai dasar kebijakan negara anggota untuk melaksanakan kebijakan boikot," pungkas Fachir.

Pertemuan menghasilkan pernyataan bersama negara anggota OKI terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina yang sejalan dengan resolusi-resolusi terkait Palestina, yang disepakati dalam KTM ke-46 OKI Ke-46 di Abu Dhabi pada Maret 2019 dan KTT ke-14 OKI di Mekkah bulan Mei lalu.

Pertama, aktivasi peran dari Ministerial Contact Group on Palestine and Al-Quds untuk menyerukan posisi OKI dan menggalang dukungan poitis terkait isu Palestina kepada negara-negara kunci.

Kedua, penetapan tanggal pelaksanaan konferensi untuk penggalangan dana dan implementasi rencana strategis pembangunan Al-Quds Al-Sharif, serta mengaktifkan Al-Quds Fund dan Waqf Fund.

Adapun yang ketiga, pengangkatan isu pelanggaran Israel terhadap Palestina di forum internasional dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya aspek sejarah, politis dan keagamaan dari kota Al-Quds Al-Sharif.

Baca juga: WHO Tetapkan Status Darurat Wabah Ebola di Kongo

Keempat, memberikan mandat bagi OKI untuk mempertimbangkan prosedur hukum untuk diambil di lembaga internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel.

Selain Indonesia, pertemuan juga dihadiri sejumlah Menteri dan Pejabat Tinggi negara anggota OKI, antara lain dari Palestina, Arab Saudi, Turki, Yordania, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Bangladesh, Maladewa, dan Qatar. (OL-6)