AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Petinggi Militer Myanmar

AMERIKA Serikat (AS) menggulirkan sanksi kepada Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing dan para petinggi militer lainnya atas operasi penumpasan di luar hukum terhadap kelompok Musim Rohingya. Mereka dilarang masuk ke wilayah Negeri Paman Sam.

Sanksi yang juga menyasar wakil Min Aung Hlaing, yakni Soe Win, berikut dua komandan senior lainnya serta keluarga mereka, merupakan tindakan terkuat yang diambil AS. Itu dalam merespons operasi pembantaian kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, yang juga dikenal bernama Burma.

"Kami masih khawatir pemerintah Burma tidak mengambil langkah nyata untuk meminta pertanggungjawaban sejumlah pihak, atas pelanggaraan hak asasi manusia (HAM) dan berbagai laporan terkait militer Burma yang melakukan pelanggaran di seluruh negeri," ujar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah pernyataan berisi pengumuman.

Baca juga: AS Tolak Kedatangan Kepala Militer Myanmar Terkait Rohingya

Pengungkapan baru-baru ini, lanjut Pompeo, menunjukkan perintah Min Aung Hlaing membebaskan tentara yang dihukum terkait pembunuhan di luar hukum, selama operasi penumpasan etnis Rohingya di Desa Inn Din pada 2017.

"Operasi itu merupakan salah satu contoh mengeringan dari minimnya penegakan hukum terhadap militer dan jajaran pemimpin seniornya," imbuh Pompeo.

"Panglima Tertinggi membebaskan para penjahat ini, setelah hanya beberapa bulan mendekam di penjara. Sementara itu, jurnalis yang mengabarkan kepada dunia mengenai kasus pembantaian di Inn Dinn malah dipenjara lebih dari 500 hari," pungkas Pompeo.

Operasi penumpasan di Inn Dinn dilaporkan oleh dua jurnalis Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang dipenjara lebih dari 16 bulan dengan tuduhan mendapat rahasia negara. Mereka dibebaskan melalui amnesti pada 6 Mei lalu.

Pengumuman dari AS mengemuka pada hari pertama konferensi tingkat menteri internasional yang menyoroti kebebasan beragama. Pertemuan itu diselenggarakan Pomepo di Kementerian Luar Negeri dan turut dihadiri perwakilan Rohingya.

Tindakan keras militer pada 2017 di Myanmar, menyebabkan lebih dari 730 ribu orang Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Tim penyelidik PBB menyatakan operasi Myanmar mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran yang meluas, serta dieksekusi dengan tujuan genosida.

Belum lama ini, seorang penyelidik PBB mengungkapkan pasukan keamanan dan pemberontak Myanmar melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, yang diduga merupakan kejahatan perang terbaru.(Channelnewsasia/OL-5)