PEMERINTAH India menyerahkan 250 rumah baru ke Myamar, yang ditujukan kepada penduduk desa di negara bagian Rakhine. Mengingat, banyak warga kehilangan tempat tinggal setelah konflik bergejolak di negara tersebut.
Rumah prafabrikasi merupakan bagian dari perjanjian yang disepakati kedua negara pada Desember 2017 ketika gejolak konflik tengah mengemuka di Rakhine Utara. Terutama, bentrokan senjata dengan Tentara Arakan dan penundaan repatriasi pengungsi etnis Rohingya dari Bangladesh. Lebih dari 750 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri dari operasi penumpasan oleh tentara Myanmar di Rakhine pada Agustus 2017.
Kontribusi India menjadi salah satu program positif yang diterima pemerintah Myanmar. Tiongkok dan Jepang turut membangun sejumlah rumah untuk mengakomodasi komunitas pengungsi di negara bagian Rakhine.
Di bawah proyek pembangunan rumah oleh otoritas India, Myanmar menyediakan tiga bidang tanah dengan kapasitas 250 rumah, yang dialokasikan untuk komunitas Hindu, Muslim dan Rakhine. Pihak berwenang menyatakan sejumlah rumah baru memiliki jarak 3 kilometer (km) dari permukiman penduduk desa sebelumnya.
Baca juga: Presiden RI Minta Myanmar Jaga Stabilitas Keamanan di Rakhine
Setiap rumah prafabrikasi, dengan mayoritas bagian rumah dirakit di lokasi, mempunyai ukuran sekitar 40 meter persegi. Proyek pembangunan juga melibatkan bantuan dan tenaga kerja lokal, yang mendapat bayaran. Dari tiga kelompok rumah, paling banyak menampung penduduk komunitas Hindu di desa Shwe Zar, dengan jumlah 148 unit.
Permukiman ini dilengkapi aliran listrik dengan days rumah tangga dan saluran pipa air sederhana yang dipasang akhir Juli. Tepatnya ketika penduduk desa mulai menghuni rumah tersebut. Dua bidang tanah lainnya, masih dalam proyek pembangunan India, berada di desa Kyein Chaung Taung. Sekitar 60 unit rumah dibangun untuk komunitas Muslim Rohingya, sedangkan 42 unit rumah di Nant Thar Taung dialokasikan untuk penduduk desa Rakhine. Berdasarkan perjanjian 2017, pemerintah India akan menyediakan 750 unit rumah tambahan untuk Myanmar. Namun, waktu pelaksanaan proyek belum diketahui.
Hingga kini, berbagai tekanan internasional—termasuk dari PBB—belum mampu melunakkan Myanmar untuk memperbaiki situasi di Rakhine. ASEAN juga tak berkutik karena berbagai alasan, termasuk ”kredo suci” prinsip tanpa campur tangan (non-interference) yang dianut organisasi antarnegara Asia Tenggara itu. Walhasil, hingga saat ini, krisis di Rakhine menjadi noda kemanusiaan di Asia Tenggara. (Channelnewsasia/OL-8)
