Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH sosialis Venezuela mengklaim telah menyingkirkan permintaan kudeta. Amerika Serikat (AS), Kolombia, dan Chile dituding berkolusi dalam sebuah rencana pembunuhan terhadap Presiden Nicolas Maduro.
Klaim tersebut muncul di tengah serangkaian tekanan Maduro, yang menghadapi protes masyarakat atas kehancuran ekonomi domestik dan hiperinflasi, serta meningkatnya isolasi internasional.
Pemimpin sayap kiri terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan Juan Guaido, yang diakui sebagai presiden interim Venezuela oleh AS dan puluhan negara. Maduro memperingatkan dirinya bisa bertindak kejam dalam serangan balasan revolusioner terhadap upaya kudeta fasis.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Maduro mengecam upaya fasis yang berniat menghabisi nyawanya. Dia pun mengecam Presiden Kolombia, Ivan Duque, yang diduga terlibat dalam kudeta.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan dugaan kudeta melibatkan petugas aktif dan pensiunan perwira militer. Rencana eksekusi diketahui akhir pekan lalu.
"Kami mengetahui semua pertemuan yang merencanakan kudeta. Kami berada di dalam konferensi," ungkap Rodriguez, yang menyebutkan sejumlah informan telah menyusupi komplotan. Setidaknya, enam orang di antaranya telah ditahan.
Di samping itu, Rodriguez juga menuding pemimpin oposisi Juan Guaido, merencanakan sebuah pertumpahan darah. Adapun Guaido menepis tuduhan kudeta, seraya menekankan media telah mengabaikan berapa kali tuduhan yang sama diulang.
Dengan pengakuan dari AS dan 50 negara lainnya sebagai presiden interim, Guaido terus mendesak angkatan bersenjata untuk meninggalkan Maduro.
Rusia, salah satu sekutu penting rezim Maduro, menyatakan telah menggeser tim teknisi militer yang dikirim ke Venezuela. Tujuannya, memastikan pemeliharaan alat militer dan memberikan pelatihan kepada pasukan militer negeri kaya minyak. (AFP/Tes/I-1)
Hakim federal di Texas menyatakan Donald Trump menyalahgunakan Undang-Undang Musuh Asing untuk mendeportasi migran Venezuela yang diduga terkait geng.
Mahkamah Agung Amerika Serikat izinkan pemerintahan Donald Trump mencabut perlindungan deportasi bagi warga Venezuela.
Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan penghentian sementara deportasi sekelompok warga Venezuela yang dituduh sebagai anggota geng oleh pemerintahan Trump.
Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada Senin (24/3) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara pengimpor minyak Venezuela.
Pemerintahan Trump akan mencabut status hukum lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang dilindungi program pembebasan bersyarat era Biden.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, mengecam deportasi lebih dari 200 migran Venezuela ke penjara mega di El Salvador, menyebutnya sebagai "penculikan."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved