Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGUASA militer Sudan, Kamis (16/5), menangguhkan pembicaraan penting dengan para pemrotes tentang pemerintahan sipil. Militer berkeras bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk menyelesaikan perjanjian itu sementara situasi keamanan di Khartoum memburuk.
Rabu (15/5), jenderal militer dan pemimpin protes akan memutuskan pembentukan badan baru untuk memerintah Sudan selama tiga tahun. Masalah tersulit ialah menanamkan pemerintahan sipil setelah Omar al-Bashir digulingkan bulan lalu.
Namun, setelah setidaknya delapan orang dilaporkan terluka akibat tembakan di dekat tempat duduk di luar kompleks tentara di ibu kota, penguasa militer Jenderal Sudan Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan perundingan akan ditunda selama 72 jam.
Burhan, kepala dewan militer berkuasa yang mengambil alih kekuasaan setelah Bashir digulingkan, tetap membuka peluang terbuka untuk melanjutkan perundingan. Namun, Burhan menuntut pengunjuk rasa membongkar penghalang jalan di Khartoum, membuka jembatan dan jalur kereta api yang menghubungkan ibu kota, dan berhenti memprovokasi pasukan keamanan.
"Ada elemen bersenjata di antara para demonstran yang menembaki pasukan keamanan," tambahnya.
Sebelumnya Rabu, para pemimpin protes mengatakan kepada AFP bahwa dewan militer yang berkuasa akan menunda pembicaraan.
"Mereka meminta kami untuk membongkar barikade di beberapa bagian ibu kota," kata Rashid al-Sayid, juru bicara gerakan protes payung Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan.
Penghadang jalan di jalan utama digunakan para demonstran untuk menekan para jenderal untuk mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil.
Kelompok protes yang memelopori kampanye melawan Bashir mengatakan para jenderal menginginkan ribuan demonstran yang turun untuk membatasi diri di Khartoum tengah.
Beberapa penghalang jalan kemudian disingkirkan setelah kelompok protes mendesak demonstran untuk mematuhi permintaan militer.
Pengunjuk rasa Mohamed menyatakan kekecewaannya atas negosiasi yang ditunda kepada AFP. "Mereka telah menunda berkali-kali dan ada begitu banyak serangan terhadap kami," kata Mohamed.
Gerakan protes menuntut transisi yang dipimpin warga sipil. Ini yang ditentang oleh para jenderal sejak tunduk pada tuntutan sipil dan menggulingkan Bashir.
Selama dua hari pertama perundingan, kedua pihak telah sepakati struktur sipil secara keseluruhan, termasuk masa transisi tiga tahun untuk transfer penuh kekuasaan ke pemerintahan sipil. (AFP/Yan/I-1)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEMENTERIAN Kesehatan Sudan menyatakan lebih dari 2.700 orang dalam sepekan telah terjangkit kolera di negara itu.
Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas akibat serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di wilayah El-Fasher, Darfur, menurut PBB yang mengutip sumber-sumber kredibel.
Di wilayah pesisir timur Sudan yang aman, penduduk menyambut bulan Ramadan dengan berjuang keras untuk berburu dan membeli kebutuhan pokok.
44 warga sipil tewas dan 28 lainnya terluka akibat serangan oleh faksi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N).
Di Sudan, perang antara paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan tentara Sudan telah berlangsung sejak April 2023. Kedua pihak saling menuduh melakukan kejahatan perang.
MESIR meminta warganya untuk segera meninggalkan Sudan dan menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan ke negara itu dalam keadaan apa pun.
Suara ledakan terdenar ketika tentara menargetkan pangkalan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat dengan artileri.
Kondisi perang yang berkepanjangan di Sudan telah berdampak terhadap persediaan makanan. PBB memperingatkan ancaman kelaparan parah.
SEDIKITNYA 16 warga sipil dilaporkan tewas dalam baku tembak antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di Wilayah Darfur, Sudan.
PEMIMPIN de facto Sudan sekaligus panglima angkatan bersenjata Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan gencatan senjata "sepihak" pada Selasa (27/6) yang merupakan hari pertama libur Idul Adha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved