Presiden Tiongkok Sindir Pejabat AS

PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping menyatakan tidak ada yang disebut 'benturan' peradaban. Dia juga mengecam supremasi rasial sebagai hal yang bodoh. Itu disampaikannya di tengah berkecamuknya konflik dagang dengan Amerika Serikat dan kekhawatiran dunia atas meningkatnya kekuatan Beijing.

"Pola pikir yang menganggap ras dan budaya seseorang lebih unggul dan bersikeras mengubah atau bahkan mengganti peradaban lain ialah pola pikir yang bodoh dan membawa malapetaka," kata Xi saat upacara pembukaan Konferensi Dialog Peradaban Asia di Beijing.

"Tidak ada bentrokan antara peradaban yang berbeda, (kita) hanya perlu memiliki mata untuk menghargai keindahan di semua peradaban," tambahnya, tanpa menyebut Amerika Serikat.

Komentarnya itu muncul setelah seorang pejabat tingkat tinggi AS menyatakan persaingan antara Tiongkok dan AS merupakan 'bentrokan dengan peradaban dan ideologi yang benar-benar berbeda'.

Pejabat bernama Kiron Skinner itu menyampaikannya secara rasial bahwa Tiongkok ialah 'kompetitor AS pertama di bidang kekuatan yang bukan berasal dari ras Kaukasian'.

Pidato Xi juga berfokus pada upaya promosi kolaborasi lintas budaya di seluruh wilayah dan mendesak negara-negara Asia lainnya untuk 'memperkuat kemandirian budaya'.

"Atas dasar prestasi gemilang yang diperoleh nenek moyang kita, kita akan berusaha untuk terus menulis kemuliaan baru peradaban Asia," katanya.

Pidato Xi disampaikan kurang dari sepekan setelah negosiasi perdagangan antara Washington dan Beijing berakhir buruk. AS menaikkan tarif pada barang dagangan Tiongkok dan menargetkan cukai US$300 miliar lebih.

Tiongkok membalas dengan mengumumkan bahwa mereka juga akan menaikkan tarif barang-barang AS senilai US$60 miliar mulai 1 Juni.

Ketegangan AS-Tiongkok juga mencakup masalah Taiwan hingga program infrastruktur Tiongkok.

Meningkatnya pengaruh Tiongkok juga telah membuat kecemasan di Asia. Terutama karena Tiongkok terus berupaya memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte misalnya, telah memperingatkan Beijing untuk tidak mengklaim sebuah pulau di Laut China Selatan yang selama ini diklaim sebagai milik Filipina.

Duterte bahkan mengancam akan melakukan balasan secara militer jika Beijing 'menyentuh' pulau tersebut. (AFP/Yan/X-11)