Venezuela Tuntut 7 Anggota Parlemen

OTORITAS Venezuela akan menuntut tujuh anggota parlemen yang mendukung gerakan pemberontakan pimpinan Juan Guaido. Di lain sisi, Amerika Serikat (AS) menghapus sanksi terhadap kepala agen rahasia Venezuela yang dipecat karena mendukung pemberontakan.

Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Jaksa Agung Tarek William Saab untuk menangani investigasi kriminal yang dibagi menjadi kasus pengkhianatan tingkat tinggi dan konspirasi.

Majelis Konstituen Venezuela, yang secara efektif bertindak sebagai stempel rezim pemerintahan, mencopot kekebalan hukum tujuh anggota parlemen. "Apa yang terjadi sekarang? Sebuah peradilan," ujar Ketua Majelis Konstituen, Diosdado Cabello, tokoh paling kuat setelah Presiden Nicolas Maduro.

Tiga anggota parlemen lain telah diidentifikasi dan akan menjalani proses serupa. Daftar tujuh anggota parlemen mencakup Henry Ramos Allup, mantan Ketua Majelis Nasional, yang saat ini dipimpin Juan Guaido. Anggota parlemen lain yang masuk dalam daftar tuntutan Mahkamah Agung Venezuela ialah Edgar Zambrano, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simon Calzadilla, Americo de Grazia, dan Richard Blanco.

Sementara itu, Wakil Presiden AS, Mike Pence, menekan rezim pemerintahan Maduro. Dia menyatakan sanksi terhadap kepala agen rahasia yang dipecat, Jenderal Christopher Figuera, segera dicabut.

Pence, yang berbicara di Departemen Luar Negeri AS, berharap pembelotan Figuera akan menginspirasi petinggi Venezuela lainnya, untuk memutuskan dukungan terhadap Maduro. "Washington akan mempertimbangkan pembebasan sanksi bagi semua orang yang mendukung konstitusi dan supremasi hukum. Saya berharap tindakan yang diambil bangsa kita hari ini akan mendorong pihak lain untuk mengikuti sikap Jenderal Christopher Figuera," pungkas Pence.

Pence mengisyaratkan pemerintah AS dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim Venezuela jika memanfaatkan pengadilan sebagai alat politik rezim untuk merampas demokrasi, mendakwa tahanan politik, hingga mendorong otoritarianisme. "Jika Mahkamah Agung di Venezuela tidak kembali ke mandat konstitusionalnya untuk menegakkan supremasi hukum, AS akan meminta semua hakim bertanggung jawab atas tindakan mereka," imbuh Pence. (AFP/Tes/I-1)