Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ORGANISASI Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berupaya menghindari krisis energi global. Pasalnya, beberapa negara anggotanya tengah menghadapi sanksi internasional dan berjuang mengatasi konflik dalam negeri.
"Sebagai organisasi, kami akan tetap fokus pada tujuan kami untuk mencegah krisis energi yang dapat memengaruhi ekonomi global," ujar Sekretaris Jenderal OPEC, Mohammed Barkindo, di sela-sela pameran minyak dan gas di Teheran, kemarin.
Pernyataan Barkindo muncul ketika keringanan sanksi Amerika Serikat untuk pembelian minyak dari Iran berakhir pekan ini. Di lain sisi, anggota OPEC lainnya, Venezuela, juga menghadapi sanksi besar dari AS.
Negara Amerika Latin itu kini juga terbelenggu krisis politik, yang diperparah perebutan kekuasaan antara pendukung oposisi dan militer Venezuela.
Meski tidak secara eksplisit menyebut Iran dan Venezuela, Barkindo menekankan beberapa anggota OPEC kini dikenai sanksi sepihak.
"Negara lain (merujuk Venezuela) sedang melalui tantangan transisi dengan berbagai konsekuensi potensial. Sementara itu, ada negara anggota (merujuk Libia) yang berjuang hari demi hari untuk menghindari perang yang tak kunjung berhenti," papar Barkindo.
Lebih lanjut, dia menegaskan, OPEC berkomitmen menjaga persatuan dan berusaha tidak larut dalam kekacauan yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Kecaman Iran
Sebagai anggota pendiri OPEC, Iran terus mengecam beberapa anggota OPEC yang cenderung sejalan dengan kebijakan Washington, bahkan minim solidaritas.
Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, misalnya, menuding beberapa anggota OPEC, tanpa menyebutkan nama, kini telah berupaya menabur perpecahan dan mengancam kehancuran organisasi.
Negara-negara tersebut, mengacu Irak dan Arab Saudi, dinilai membesar-besarkan kapasitas produksi untuk meyakinkan pasar. Tepatnya setelah AS mencabut keringanan sanksi bagi importir minyak mentah dari Iran. Kebijakan teranyar dari AS itu telah memicu kekhawatiran atas kekurangan pasokan, sekaligus mendorong kenaikan harga minyak. (AFP/Tes/X-11)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved