Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA, yang bulan ini menjadi Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB, perlu segera mengagendakan sidang darurat untuk membahas kejadian di Venezuela.
"Apa yang terjadi di Venezuela perlu dibahas dalam agenda DK PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangan, Kamis (2/5).
Hal ini, lanjut dia, karena ada kemungkinan peran dari negara lain ataupun unsur yang di dalamnya yang terlibat dalam kudeta gagal di Venezuela.
Ia mengatakan berbagai kepala pemerintahan telah menyuarakan apa yang terjadi di Venezuela.
Baca juga: Kerusuhan Warnai Demo Kudeta terhadap Maduro
"Agar tidak menjadi ketegangan baru bagi keamanan internasional, wajar bila Indonesia meminta anggota DK PBB untuk membahas apa yang terjadi di Venezuela," ujar Hikmahanto.
Sebagai anggota terpilih DK PBB, Indonesia memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun ini, setelah jabatan tersebut dipegang Jerman sepanjang April 2019.
Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan. (OL-2)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved