RI Harus Manfaatkan Momentum di DK PBB

Indonesia harus memanfaatkan momentum posisi Ketua Dewan Keamanan PBB untuk menjaga pembahasan agenda perdamaian dan keamanan internasional. Ini disampaikan pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana setelah Indonesia menduduki jabatan Ketua atau Presidensi DK PBB sepanjang Mei 2019.

"Indonesia sebagai Presiden DK PBB dapat memunculkan agenda pembahasan. Agenda ini diharapkan menjadi fondasi bagaimana perdamaian dan keamanan internasional dapat dijaga oleh DK PBB," ungkap Hikmahanto, kemarin.

Menurutnya salah satu agenda penting lain yang harus diangkat ialah terkait dengan peran dari pasukan perdamai-an. "Indonesia bisa memberi warna karena telah memiliki banyak pengalaman," tegas Hikmahanto.

Sebelumnya, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu RI, Grata Endah Werdaningtyas menyatakan sebagai anggota terpilih DK PBB, Indonesia memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun ini setelah jabatan tersebut dipegang Jerman sepanjang April 2019.

"Setiap anggota DK PBB berdasar urutan alfabet diberi kesempatan menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan," ungkap Grata di Jakarta, Kamis (25/4).

Selama masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 itu, pemerintah Indonesia akan mengusung tema yang terkait dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Adapun tema yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah "Berinvestasi dalam perdamaian: meningkatkan keamanan dan kinerja pemeliharaan perdamaian PBB (Investing in peace: improving safety and performance of UN peacekeeping)".

Menurut Grata, pemerintah Indonesia memilih tema tersebut mengingat pentingnya operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai upaya menjaga perdamaian internasional.

"Karena realitanya, suka tidak suka, misi perdamaian PBB masih merupakan alat yang paling kuat dari DK PBB untuk berkontribusi pada perdamaian internasional. Kalau melihat di negara-negara berkonflik, kehadiran PBB yang paling terlihat adalah helm biru (pasukan misi perdamaian PBB)," ujar dia.

Rekam jejak

Selain itu, pemerintah RI memilih tema yang terkait dengan operasi perdamaian PBB karena Indonesia memang memiliki rekam jejak yang baik dalam berkontribusi bagi misi perdamaian PBB.

"Kita memilih tema juga melihat track record kita sendiri. Indonesia punya modal untuk bicara isu ini karena kita salah satu negara penyumbang terbesar pasukan perdamaian PBB," kata Grata.

Indonesia menduduki urut-an terbesar ke-8 dari 124 negara penyumbang personel pasukan misi perdamaian PBB. "Ini bagian dari komitmen kita untuk memajukan visi untuk 4.000 personel pasukan perdamaian PBB. Kita telah menyumbangkan 3.028 personel, dan bulan ini untuk pertama kalinya kita mengirimkan lebih dari 100 perempuan personel pasukan perdamaian," ungkap Grata.

Upaya Indonesia meningkatkan jumlah personel perempuan itu sejalan dengan inisiatif Sekjen PBB untuk meningkatkan kehadiran, keterlibatan, dan partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. (Ant/X-11)