DPR Kecewa Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit

KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), kecewa atas sikap Uni Eropa yang mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II) dan aturan turunannya yang mendiskriminasi kelapa sawit sebagai minyak nabati. Tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan selayaknya mitra stategis yang membangun hubungan baik dan saling menguntungkan.

"Uni Eropa merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Namun, sayangnya, proses adopsi legislasi RED II dan aturan turunannya didasarkan pada analisa ilmiah yang cacat," ujar Bamsoet, dalam keterangan resminya, Selasa (26/3).

Uni Eropa dinilai mengabaikan kritik yang datang dari internal Uni Eropa dan lembaga independen. Mereka juga mengabaikan concern dan data-data yang disampaikan negara-negara produsen kelapa sawit.

Bamsoet mengatakan Uni Eropa secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit.

Concern Uni Eropa terhadap kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah daripada minyak kelapa sawit.

Baca juga: Pengusaha Dukung Apapun Upaya Pemerintah Tolak Diskriminasi Sawit

"Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia karena berkontribusi pada penyerapan lebih dari 19,5 juta tenaga kerja, termasuk di dalamnya 2,6 juta smallholders yang mempekerjakan 4,3 juta individual, penghasil devisa negara mencapai US$21,4 miliar pada 2018, sumber energi terbarukan (biodiesel) serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs)," papar Bamsoet.

Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan yang berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi.

DPR RI juga mendukung berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Di antaranya melalui restorasi lahan gambut, peremajaan sawit rakyat, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

"DPR RI juga mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mengajukan RED II dan Delegated Regulation ke World Trade Organization (WTO) dan langkah lain yang diperlukan," ujar Bamsoet.

Saat ini, DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan parlemen Uni Eropa. Sehingga bisa mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.

"DPR RI juga mendesak Parlemen Eropa bisa secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak pada hubungan baik kedua negara," tutup Bamsoet. (OL-2)