Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mendorong seluruh stakeholder ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk investasi SDM. Upaya penciptaan SDM kompeten dalam jumlah besar pun membutuhkan partisipasi seluruh pihak.
Hal tersebut disampaikan Menaker saat bertemu dengan Workers Institute of Technology (WIT) dan UNI Malaysia Labour Centre (UNI-MLC) dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia di Kuala Lumpur.
"Kita ingin mendorong UNI-MLC bisa ikut memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat buruh di Indonesia tentang pentingnya semacam sekolah yang ada di bawah serikat pekerja," kata Menteri Hanif.
Menaker menyatakan, saat ini Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Menaker menilai, jumlah tersebut masih sangat kurang. Meskipun secara keseluruhan, jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru sekitar 305 BLK.
Bahkan, jika ditambahkan dengan training center industri dan LPK swasta, kapasitas pelatihan pun masih kurang. "Tentu ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak," jelas Menaker.
Menaker berharap, SP/SB di Indonesia dapat mencontoh UNI-MLC. Di mana mereka juga terlibat dalam pembangunan SDM. "Di Indonesia sejauh yang saya tahu, tidak ada," terangnya.
Pertemuan Menaker dengan WIT dan UNI-MLC dalam rangka sharing informasi terkait keterlibatan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Malaysia.
Selain itu juga dilakukan sharing informasi pembentukan WIT di Malaysia, meliputi kelembagaan dan tata kelola; sumber pendanaan. Keterlibatan dan share responsibilities antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam WIT.
Pertemuan ini juga merupakan upaya penjajakan potensi kerja sama program dan sharing best experiences dalam rangka peningkatan program dan kurikulum di BLK dan Politeknik Ketenagakerjaan milik Kemnaker.
"Kami berharap kedepan juga ada pertukaran pelajar/instruktur BLK dan Politeknik Kemnaker serta pembentukan sandwich programme bekerja sama dengan Politeknik Ketenagakerjaan.”
Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono; Kepala Biro KLN Kemnaker, Indah Anggoro Putri; Kepala BNSP, Kunjung Masehat; Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; dan Tim Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN).
Desmigratif
Di sisi lainm, sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) sejak 2016. Hingga 2019, sebanyak 402 Desmigratif telah terbangun.
"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI ataupun PMI dan anggota keluarganya, yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antarkementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar, dalam acara Forum Bakohumas Kemnaker.
Khairul menjelaskan, Desmigratif adalah upaya melindungi pekerja migran dan keluarganya sejak dari desa. Program ini menuntut peran aktif hingga satuan unit pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa, dalam menyediakan layanan informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga pendidikan anak-anak pekerja migran.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik lintas kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian lebih terhadap program tersebut.
"Sudah saatnya kita bersama-sama bersinergi, berinteraksi melihat (Desmigratif) ini sebagai program bersama," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan, program Desmigratif memiliki manfaat besar bagi pekerja migran dan keluarganya. Sayangnya, program Desmigratif belum cukup dikenal masyarakat.
Untuk itu, ia meminta lintas pemerintahan, baik di pusat dan daerah, maupun masyarakat umum, untuk turut serta mendesimenasikan Desmigratif.
"Sehingga daerah-daerah lain yang cukup banyak pekerja migrannya dapat mencontoh dan pada akhirnya perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan," kata Niken.
Melalui program Desmigratif, ia menilai permasalahan tersebut dapat diminimalisasi karena program Desmigratif menyasar langsung desa kantong pekerja migran.
"Sebelum calon pekerja migran berangkat, mereka perlu sekali mengetahui aturan-aturan agar mereka tidak tertipu calo sehingga mereka tidak telantar," terang Niken.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, menambahkan, program Desmigratif memiliki 4 pilar. Salah satunya layanan migrasi yang mencakup layanan informasi pasar kerja luar negeri, tata cara migrasi, pelatihan, hingga informasi perwakilan RI di luar negeri. (P-1)
Peningkatan kualitas pariwisata dapat mendorong layanan yang lebih baik, pemberdayaan SDM, dan pengalaman positif yang merata.
Gapki mengambil langkah strategis dengan menggandeng Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dalam upaya memperkuat posisi dan citra industri sawit Indonesia di kancah global.
Kalau ada yang mengatakan lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir kita harus introspeksi kolektif. Jangan sampai kita kufur nikmat.
Perkembangan ekonomi digital nasional, khususnya di sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan talenta-talenta digital yang terlibat di dalamnya.
Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan.
DALAM menyambut bulan pendidikan kali ini, patut kita renungkan kembali cara pandang kita terhadap manusia dalam konteks pembangunan nasional.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved