Kalimantan Tengah dan Indonesia Masa Depan

WACANA pemindahan ibu kota negara pertama kali dikemukakan Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 ketika melakukan pemancangan tiang perdana pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Bung Karno memang dikenal visioner, seakan mampu meramalkan keadaan Jakarta puluhan tahun ke depan, sebagaimana kita lihat sekarang. Bung Karno ketika itu menyatakan Palangka Raya kelak dapat menjadi ibu kota negara yang baru.

Memasuki era Orde Baru bahkan di era reformasi sampai dengan Pemerin-tahan SBY terus diwacanakan pemindahan Ibu Kota Negara , namun masih belum bisa direalisasikan.

Kini wacana itu hampir bisa dipastikan menjadi kenyataan, sehingga masyarakat Indonesia terlebih masyarakat Kalimantan dengan suka cita disertai perasaan harap-harap cemas menanti keputusan politik Presiden Joko Widodo mengeksekusi pemindahan ibu kota ne-gara yang opsinya semakin mengerucut menuju Pulau Kalimantan.

Pemindahan ibu kota negara bukanlah suatu perkara mudah karena harus mempertimbangan berbagai aspek de-ngan segala konsekuensinya. Namun beberapa negara telah sukses mela-kukan pemindahan ibu kota, antara Australia dari Melbourne ke Canberra (1927), Pakistan dari Karachi ke Islamabad (1959), Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia (1960), Nigeria dari Lagos ke Abuja (1980), Kazakhstan dari Almaty ke Astana (1992), dan Myanmar, dari Yangoon ke Naypyitaw (2005).

Alasan beberapa negara memindah-kan ibu kota negara beragam, seperti halnya Indonesia untuk mengubah fokus pembangunan dari 'Jawa Cen-tris' menjadi 'Indonesia Centris' serta mengurangi kepadatan Jakarta dan sekitarnya sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang dirasakan rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami.

Jakarta sebagai simbol kewibawaan dan jati diri bangsa, saat ini dinilai su-dah kurang layak untuk dipertahankan karena Jakarta sarat dengan persoalan, seperti masalah sosial, kepadatan penduduk, tata ruang yang tidak tersusun rapi, sanitasi lingkungan kurang memadai dan berisiko tinggi, rentan terhadap bencana , dan menjadi target sasaran untuk diserang dalam kondisi kritis (perang).

Pertimbangan Presiden Soekarno kala itu mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya antara lain, pertama Kalimantan Tengah adalah pulau besar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus kepulauan Indonesia.

Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa dan yang ketiga pembangunan di Jakarta dan Jawa merupakan konsep peninggalan Belanda.Selain itu, Kalimantan Tengah memiliki lahan yang luas sehingga mempermudah menyusun tata kota yang sangat ideal bagi warga bangsa.

Wilayah segi tiga emasGubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran pada pelaksanaan Indonesia Development Forum (IDF) di Gama Tower Jakarta, Kamis (10/08) mengatakan, Kalimantan Tengah dinilai sebagai salah satu provinsi dengan indikator yang memadai.

Sugianto Sabran dalam diskusi di IDF juga membeberkan masalah ketimpangan di Indonesia yang hanya bisa diatasi dengan memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Namun, Sugianto Sabran menegaskan persoalan pemindahan ibu kota negara diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Selaku Gubernur, Saya tidak meminta, tapi selaku Wakil Pemerintah Pusat, Saya siap. Kami sudah menyiapkan 300.000 sampai 500.000 hektar lahan," jelasnya. Jika pilihan pemerintah pusat jatuh kepada Kalimantan Tengah maka kepu-tusan tersebut akan disambut dengan ramah, karena warga Kalteng ramah dan toleran.

"Kalteng akan menyiapkan kota yang bahagia untuk penduduknya," kata Sugianto Sabran.Untuk mendukung wacana pemin-dahan ibu kota negara menjadi suatu kenyataan sejarah, kebijakan strategis Gubernur Kalimantan Tengah telah menyiapkan areal seluas 300.000 sampai 500.000 hektare yang masuk di wi-layah segi tiga emas, yakni Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya sebagai calon lokasi ibu kota negara.

Presiden Jokowi telah melihat dan meninjau langsung wilayah segitiga tersebut pada 8 Mei 2019. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan time line proses pembanguan Ibu Kota Negara yang baru.

Yakni, pada 2019 merupakan penentuan lokasi ibu kota oleh Presiden, 2020 penyelesaian semua tahap perencanaan kawasan termasuk master plan sampai perencanaan wila-yah kotanya detail design. Sedangkan, 2021 memasuki tahap ground breaking dimulainya masa pembangunan konstruksi dan fasilitas lainnya, dan pada 2024 dimulai proses berfungsinya pusat pemerintahan baru Indonesia

Di manapun lokasi ibu kota negara yang menjadi pilihan obyektif Presiden Jokowi, tentu menimbulkan berbagai konsekuensi logis yang mau tidak mau harus direalisasikan secara matang dan bertahap, dan Kalimantan Tengah paling 'SIAP' dengan segala konsekuensi tersebut.

Selamat datang ibu kota negara baru, 'Bumi Tambun Bungai - Bumi Pancasila' Kalimantan Tengah, Tanah Berkah. (S1-25)