Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ia menegaskan keinginannya agar perayaan dilakukan secara sederhana.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan mengundang pemimpin negara sahabat untuk menghadiri upacara kenegaraan tahun depan.
"Kita relatif sederhana dulu lah, kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat," kata Prabowo di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Kamis (7/8).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan telah mengirim undangan kepada para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Namun, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut ihwal kedatangannya.
"Sementara konfirmasi final belum," kata Prasetyo, Selasa (5/8).
Namun demikian, Prasetyo menegaskan pihaknya sudah berkomunikasi secara informal untuk mengundang mereka. "Kalau pembicaraan secara informal, beberapa sudah," kata dia. (P-4)
Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memberikan amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi setiap kali perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Salah satu yang dikunjungi Prabowo yaitu booth Produk Riset Unggulan dari Universitas Padjajaran yang menampilkan VR Dental Hypnosis, VR untuk Nurse, dan beberapa produk lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved