Tim Pengkaji MBG UNJ Dorong Skema BLU Provinsi untuk Terobosan Keberlanjutan Program MBG

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah yang saat ini mendapat perhatian luas publik. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses pangan bergizi, juga diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil. 

Selain berkontribusi pada penurunan angka stunting dan perbaikan status gizi, MBG diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan petani, nelayan, UMKM, serta pelaku jasa pangan di daerah.

Melalui keteranganya kepada Media Indonesia hari ini menyebutan berdasarkan kajian yang dilakukan Tim Pengkaji MBG Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di bawah koordinasi Sekretaris Universitas (Sekun), implementasi Program MBG memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), serta SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Asupan gizi yang memadai dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kehadiran, konsentrasi, dan motivasi belajar peserta didik, sekaligus membuka peluang kerja baru serta memperkuat rantai ekonomi pangan di tingkat lokal.

Baca juga : Brew a Better World: Potret Keberlanjutan PT Multi Bintang Indonesia

Tantangan

Namun demikian, setelah berjalan sekitar satu tahun, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek tata kelola dan keberlanjutan program. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana memastikan MBG tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, melainkan bertransformasi menjadi program nasional yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. 

Menjawab tantangan tersebut, Tim Pengkaji MBG UNJ mendorong penguatan landasan kelembagaan melalui penerapan skema Badan Layanan Umum (BLU), khususnya pada tingkat provinsi.

Baca juga : Sumedang Dorong Program MBG Dapat Pasokan Bahan dari Petani Lokal

Ketua Tim Pengkaji MBG UNJ, Herlitah, mengutarakan BLU provinsi berpotensi menjadi institusi antara yang efektif dalam menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah. Menurutnya, provinsi merupakan level pemerintahan yang ideal karena memiliki cakupan wilayah yang cukup luas untuk menciptakan skala ekonomi, namun tetap dekat dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. 

“Melalui skema BLU provinsi, pengadaan pangan untuk MBG dapat dilakukan secara terpusat lintas kabupaten dan kota. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi tawar terhadap pemasok, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran,” ungkap Herlitah.

Herlitah menambahkan BLU provinsi juga dapat berfungsi sebagai payung koordinasi lintas daerah. Selama ini, pelaksanaan MBG di berbagai wilayah masih cenderung berjalan secara parsial dan terfragmentasi. Dengan keberadaan BLU di tingkat provinsi, standar layanan, sistem distribusi, serta mekanisme pengawasan dapat disatukan dalam satu kerangka tata kelola yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. “Ini penting agar kualitas layanan MBG tidak timpang antarwilayah,” tambah Herlitah yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJ.

Keunggulan

Tim Pengkaji MBG UNJ menilai keunggulan utama BLU terletak pada kemampuannya mengombinasikan fleksibilitas operasional dengan akuntabilitas yang kuat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, seperti pemanfaatan sisa anggaran lintas tahun dan pergeseran antarjenis belanja, dinilai sangat relevan bagi program pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga. Di sisi lain, BLU tetap berada dalam kerangka pengawasan yang ketat melalui kewajiban penyusunan laporan keuangan dan kinerja yang diaudit secara berkala.

Kajian ini juga menyoroti praktik baik dari pengalaman internasional, seperti Brasil dan India, yang berhasil mengelola program makanan berskala besar melalui lembaga semi-otonom. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki contoh pengelolaan BLU di sektor kesehatan, seperti rumah sakit BLU, yang terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengabaikan misi sosial. Pengalaman tersebut dinilai relevan sebagai rujukan dalam pengembangan tata kelola MBG melalui skema BLU.

Meski menawarkan solusi strategis, Tim Pengkaji MBG UNJ menegaskan bahwa implementasi BLU provinsi untuk MBG memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Perubahan pola tata kelola dan alur anggaran berpotensi menimbulkan resistensi, sehingga dibutuhkan komitmen bersama serta komunikasi kebijakan yang inklusif. Selain itu, pengelolaan BLU juga menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, baik dalam aspek birokrasi, logistik, manajemen rantai pasok, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip gizi.

Sebagai langkah ke depan, Tim Pengkaji MBG UNJ merekomendasikan penguatan kajian lanjutan terkait model tata kelola BLU MBG, termasuk pengembangan skema pendanaan bersama antara APBN, pemerintah daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, diperlukan perancangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome yang menitikberatkan pada perbaikan status gizi anak, bukan semata-mata jumlah porsi makanan yang terdistribusi. Skema transisi yang jelas dan bertahap dari model tata kelola saat ini menuju model BLU juga dinilai penting agar perubahan dapat berjalan secara terencana.

Sementara itu, Sekretaris Universitas Negeri Jakarta, Prof. Suyono, menyampaikan harapannya agar peran Tim Pengkaji MBG UNJ dapat memberikan kontribusi nyata dan solusi kebijakan yang berdampak bagi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. “Kami berharap kajian ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan, sehingga MBG benar-benar menjadi program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Gagasan pembentukan BLU provinsi untuk Program Makan Bergizi Gratis yang diusulkan Tim Pengkaji MBG UNJ dinilai sebagai terobosan pemikiran segar dalam tata kelola program sosial di Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan lintas pemangku kepentingan, model ini berpotensi mentransformasi MBG dari sekadar bantuan sosial menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.