Izin 28 Perusahaan Dicabut, DPR Minta Denda untuk Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra

ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti denda dan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berat. Ia menyebut, pengenaan denda bernilai triliunan rupiah terhadap 28 perusahaan itu harus dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan diarahkan langsung untuk pemulihan lingkungan serta masyarakat terdampak. 

Dendanya yang dibebankan diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun. Menurutnya, besarnya nilai denda tersebut menimbulkan harapan publik agar dana yang terkumpul tidak sekadar masuk ke kas negara, tetapi benar-benar dikembalikan untuk pemulihan masyarakat dan wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan. 

"Ini berarti harapan kami alokasinya bisa langsung ke taraf pemulihan para korban yang ada di sana," kata Ratna, Selasa (27/1).

Baca juga : DPR Mendorong Penundaan UKT Semester Genap 2026 bagi Mahasiswa Terdampak Bencana

Ratna menilai, kejelasan alokasi dana denda menjadi penting agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses pemulihan lingkungan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. 

"Sehingga publik juga bisa melihat bagaimana dana tersebut bisa dialokasikan secara tepat sasaran dan transparan,” lanjut Politisi PKB ini.

Ia menegaskan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, karena keberlanjutan ekologi merupakan fondasi utama bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Sehingga lingkungan hidup ini bukan hanya instrumen dari pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungan hidup adalah fondasi utama dari kesejahteraan dan keselamatan masyarakat kita," pungkasnya. (H-2)