Pakar ITB: Tata Kelola Lingkungan Bermasalah Jadi Pemicu Utama Bencana Hidrometeorologi

PAKAR hidrometeorologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Armi Susandi menilai bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga dipicu oleh buruknya tata lingkungan dan tata kelola pembangunan yang tidak mengikuti kajian lingkungan hidup strategis.

Menurut Armi, setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang saling berkaitan. Pertama adalah cuaca yang semakin ekstrem, kedua tata lingkungan yang diabaikan, dan ketiga tata kelola yang menyimpang dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Yang pertama memang cuaca sangat ekstrem. Yang kedua soal tata lingkungan kita yang tidak diperhatikan. Tata kelola yang tidak mengikuti kajian lingkungan hidup strategis, akibatnya akan menjadi bermasalah," kata Armi saat dihubungi, Senin (26/1).

Baca juga : BPBD Imbau Masyarakat Kuningan Waspadai Potensi Bencana Dampak Cuaca Ekstrem

Ia menjelaskan, sebenarnya KLHS telah memuat pembagian zonasi lingkungan secara jelas. Namun, dalam praktiknya, banyak aktivitas pembangunan yang justru dilakukan di luar zonasi tersebut karena berbagai kepentingan.

"Kajian lingkungan strategis itu sebenarnya sudah ada, di dalamnya sudah diatur zonasi-zonasi. Tapi tata kelolanya, dengan berbagai kepentingan, dipastikan banyak yang berada di luar zonasi kajian lingkungan strategis itu," ujarnya.

Armi menambahkan, karakteristik bencana saat ini juga berbeda dibandingkan masa lalu. Curah hujan kini memiliki intensitas dan durasi yang jauh lebih besar, sehingga asumsi lama dalam perencanaan tata ruang tidak lagi relevan.

Baca juga : Hadapi Cuaca Ekstrem dan Banjir, Kabupaten Bekasi Terapkan Pembelajaran secara Daring

Kondisi tersebut pun, lanjut Armi, menuntut revisi menyeluruh terhadap tata lingkungan dan tata kelola, karena jika tidak dilakukan, biaya yang harus ditanggung negara akan sangat besar.

"Kalau tidak, biaya yang dikumpulkan untuk itu besar sekali. Ini bisa mereduksi lebih dari 2 persen biaya pembangunan, daripada kita terus membuat ulang akibat bencana," ucapnya.

Ia menegaskan, kajian risiko harus menjadi dasar utama pembangunan, disertai dengan perbaikan tata lingkungan dan penerapan tata kelola yang baik. Jika tidak, Indonesia akan menjadi negara yang sangat rentan terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan data kebencanaan yang ia peroleh, hanya sekitar 51 kota atau kabupaten yang dinilai relatif siap menghadapi bencana. Namun, kesiapan tersebut hanya berlaku untuk bencana berskala normal, bukan bencana ekstrem seperti yang terjadi belakangan ini. Ironisnya, mayoritas wilayah yang sebelumnya dinilai siap tersebut berada di Pulau Jawa, yang kini justru menjadi kawasan paling terdampak bencana.

"Ternyata di Jawa ini menjadi sangat terlantar. Karena tata lingkungan dan tata kelolanya banyak yang bermasalah. Tidak siap menerima curah hujan atau bencana meteorologi yang lebih besar dari biasanya," kata Armi.

Lebih lanjut, terkait langkah yang harus dilakukan pemerintah, Armi menyebut ada dua arahan utama. Pertama, melakukan penataan ulang tata lingkungan dan tata kelola agar sesuai dengan kajian risiko. Kedua, memanfaatkan teknologi sebagai solusi cepat dan permanen.

"Sempadan sungai itu tidak bisa lagi seperti yang biasa, sumber banjir itu melimpahnya air dari sungai. Artinya, tata kelola di lapangan harus dibantu teknologi," ucapnya.

Ia mencontohkan penerapan teknologi pengendalian banjir di sejumlah daerah, seperti Kota Padang dan Surabaya, yang memiliki turap sungai tinggi dan kuat sehingga mampu menahan banjir besar.

Menurut Armi, tanpa pemanfaatan teknologi, bencana akan terus berulang dan negara hanya akan menghabiskan anggaran untuk penanganan darurat. "Tidak bisa begini terus, kecuali kita mau menghabiskan anggaran negara untuk mengatasi kebencanaan. Teknologi apapun harus digunakan, entah turap, penyedot air, pengaliran air ke tanah, semua harus dilakukan sesuai kondisi masing-masing wilayah," pungkasnya. (Fik/P-3)