Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) menekankan pentingnya integritas, etika, dan profesionalisme bagi petugas haji. Petugas diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada jemaah selama menjalankan ibadah haji.
"Jadilah petugas haji yang memberikan layanan terbaik bagi para tamu Allah," kata Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistio Reksoprodjo saat memberikan pembekalan kepada Calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (12/1) malam.
Chandra menekankan bahwa petugas haji merupakan representasi negara yang diberi amanah untuk melayani jemaah. Oleh karena itu, setiap petugas dituntut menghadirkan rasa aman dan nyaman sejak proses keberangkatan hingga jemaah kembali ke Tanah Air.
"Anda harus tunjukkan anda sebagai representasi negara ini berikan yang terbaik. Jangan bikin malu," kata Chandra.
Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan tugas. Petugas haji dilarang menyalahgunakan kewenangan, menerima imbalan dari jemaah, mengeluh dalam bertugas, serta menolak permintaan bantuan dari jemaah.
"Jemaah haji keluarganya wasawas di Indonesia, jangan buat mereka cemas. Berikan layanan terbaik. Keluarga mereka di Tanah Air berharap itu semua," kata dia.
Karena itu, para petugas haji harus benar-benar memahami tugas dan fungsi, serta menghilangkan ego sektoral dalam bekerja.
Selain itu, petugas wajib berorientasi pada pelayanan jemaah dan mematuhi seluruh regulasi serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. (Z-1)
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
Kemenhaj memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved