Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar menekankan pentingnya tidak terlalu memaksakan diri atau ngoyo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta agar BGN lebih mengutamakan kualitas gizi yang diberikan.
"Kami optimistis MBG bisa mencapai target 82,9 juta penerima karena saat ini telah tercatat 55,1 juta. Meski begitu, Pak Presiden dalam retret menyampaikan agar 'jangan ngoyo'. Tujuannya agar kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai petunjuk teknis dan aman dari risiko keracunan pangan," ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, saat meninjau pelaksanaan MBG di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1).
Nanik menambahkan, pada 2026 akan ada perluasan penerima manfaat, khususnya anak-anak di pondok pesantren dan rumah singgah yang belum tercatat di Sekolah Rakyat. "Di manapun anak Indonesia berada, baik di pondok resmi terdaftar di Kementerian Agama maupun tidak, mereka akan mendapatkan MBG, termasuk anak-anak di rumah singgah yang sebelumnya belum terjangkau," jelasnya.
Ia juga optimistis target 82,9 juta penerima MBG akan tercapai pada Mei 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo. "Insya Allah, dengan tambahan penerima baru, target bulan Mei bisa tercapai. Optimisme ini muncul karena dari enam juta penerima di 2025, kini sudah mencapai 55,1 juta," kata Nanik.
Tahun 2025, BGN menyalurkan anggaran Rp71 triliun untuk menjangkau enam juta penerima. Tahun ini, anggaran sebesar Rp335 triliun akan dioptimalkan untuk memperbaiki tata kelola MBG dan SPPG agar insiden keracunan pangan bisa diminimalkan. Sepanjang 2025, BGN berhasil membangun 19.188 SPPG di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. (Ant/E-4)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved