Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Percepat Pembersihan Kayu Limbah Bencana di Sumatra

KEMETERIAN Kehutanan (Kemenhut) mempercepat pembersihan tumpukan kayu dan material limbah akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Upaya pemulihan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan lintas pihak, mulai dari UPT Kemenhut, TNI, Polri, pemerintah daerah, mitra swasta, relawan, hingga masyarakat setempat.

Pembersihan difokuskan pada area permukiman warga, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga akses vital masyarakat yang terdampak bencana. Di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, tim gabungan membersihkan kayu limbah di kawasan Pesantren Darul Mukhlisin dan wilayah Langkahan dengan mengerahkan ratusan personel serta puluhan unit alat berat.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan mengatakan, pembersihan dilakukan secara intensif untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.

Baca juga : Kemenhut dan Bareskrim Polri Ungkap Hasil Forensik Kayu Gelondongan Banjir Sumut

“Pembersihan tidak hanya menyasar tumpukan kayu, tetapi juga ruang belajar, rumah ibadah, dan akses vital masyarakat. Hingga saat ini progres pembersihan di lingkungan pesantren telah mencapai sekitar 65 persen, dan kegiatan terus kami percepat dengan dukungan lintas pihak,” ujar Subhan, Jumat (26/12).

Menurut Subhan, tim Manggala Agni, BBTNGL, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) turut membersihkan ruang belajar serta fasilitas wudu masjid. Sementara itu, kayu limbah yang ditemukan di lapangan terlebih dahulu diukur dan dihitung sebelum diangkut ke lokasi penampungan akhir sesuai ketentuan.

Di Sumatra Utara, Kemenhut berpartisipasi aktif mendukung pembersihan kayu dan material limbah bencana yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Pemerintah Daerah. Kegiatan berlangsung di Desa Aek Ngadol, Desa Garoga, dan Desa Huta Godang dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat.

Baca juga : Kasus Kayu Gelondongan Terseret Banjir Naik Penyidikan

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Novita Kusuma Wardani, menyampaikan bahwa keterlibatan Kemenhut difokuskan pada dukungan teknis, personel, dan pendampingan lapangan.

“Kemenhut melalui BBKSDA Sumatra Utara ikut berpartisipasi mendukung Satgas, terutama dalam pembersihan di sekitar permukiman warga dan fasilitas umum, serta pendampingan teknis agar kegiatan berjalan aman dan tertib,” kata Novita.

Ia menekankan, sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan pemulihan wilayah terdampak. Dengan komando Satgas, seluruh unsur bergerak bersama agar akses vital, fasilitas pendidikan, dan lingkungan permukiman dapat segera pulih dan kembali dimanfaatkan masyarakat.

Sementara itu di Sumatra Barat, pembersihan material kayu dilakukan di kawasan pantai Kota Padang. Kegiatan melibatkan rimbawan dari UPT Kemenhut, Manggala Agni, serta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Sejak 20 hingga 25 Desember 2025, area pantai sepanjang 5,6 kilometer ke arah utara berhasil dibersihkan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat, Hartono, mengatakan pembersihan dilakukan dengan kombinasi alat berat dan gotong royong manual.

“Material kayu besar ditangani menggunakan alat berat dan dijauhkan dari bibir pantai, sementara serpihan kayu dibersihkan secara manual. Di area dengan aktivitas nelayan, kayu telah dinaikkan ke daratan dan dirapikan untuk dikelola oleh masyarakat,” ujar Hartono.

Pembersihan di wilayah pesisir ini akan dilanjutkan ke lokasi berikutnya melewati kawasan cemara hingga ke muara Penjalinan dengan pendekatan serupa, guna memastikan keselamatan petugas dan efektivitas penanganan.

Kementerian Kehutanan menegaskan, seluruh kegiatan pembersihan dilakukan secara terkoordinasi, aman, dan berkelanjutan. Selain mempercepat pemulihan wilayah terdampak, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengelolaan kayu limbah bencana bersama pemerintah daerah dan para pihak terkait.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhut untuk mendukung pemulihan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana. (H-2)